Oleh. Dr. Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA) Para pembelajar mikro ekonomi, tak jarang akan akan mendapati kajian tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adapun bagi pemerhati Perkoperasian, ia hampir pasti akan bersinggungan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Uniknya, tak sedikit orang yang masih belum memahami perbedaan keduanya. Hingga saat ini, tidak sedikit orang yang masih gamang dalam memb[...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation) Rancangan Undang Undang Omnibus Law Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan ( RUU PPSK) mendapat penolakan kalangan koperasi di tanah air. Pasalnya, di RUU tersebut dianggap terlalu mencampuri urusan internal koperasi dengan berikan kewenangan pengawasan kepada Otoritas Ja[...]
OlehR NugrohoFakta Historis menunjukan bahwa USP sebagai usaha sektor keuangan koperasi lahir dari sebuah cita-cita untuk memecahkan kesulitan disektor keuangan yang dihadapi bersama secara bersama-sama pula.Inilah yang dilakukan seorang patih Aria Wiraatmaja di Purwokerto pada tahun 1896 untuk menolong para pegawai pada waktu itu ketika terjerat rentenir.Fakta empirik menunjukkan bahwa usaha [...]
Oleh : Dr. Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA) Ada istilah baru yang saat ini menjadi "trending topic" dalam diskursus perkoperasian kita. Diperluas magnitude nya via aneka konten pemberitaan di media massa dan grup-grup sosial media. Dikutip dari mulut menteri, anggota DPR, akademisi, hingga praktisi koperasi. Artikulasinya ada yang mantab, sebab dilatari dengan pengetahuan yang cukup tentang ma[...]
OlehR NUGROHO MTanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi terhadap kerja keras pemerintah dan DPR dalam merespon dan memenuhi harapan, aspirasi yang disampaikan gerakan koperasi Indonesia terkait penolakan terhadap campur tangan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam tata kelola Usaha Simpan Pinjam. Penulis melihat dan menangkap adanya kegagalan pemerintah dalam memahami makna aspirasi penol[...]
Oleh H Bambang SuhardijoPendidikan anggota di koperasi termasuk koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan sekundernya menjadi hal urgen bahkan menjadi jantung bagi kesuksesan koperasi. Sehingga, sudah seharusnya koperasi tidak menganggap remeh pelaksanaan pendidikan anggota.Pelaksanaan member education atau pendidikan koperasi tidak boleh secara asal alias sekedar gugur kewajiban sebagai seb[...]
OlehM SyahidPermasalahan koperasi di era dulu terkait permodalan, berbeda dengan era sekarang. Jika jaman dahulu problem koperasi berkisar seputar kurangnya permodalan. Likuiditas kering ini jamak dijumpai di koperasi era dulu. Sehingga, persoalan modal menjadi hal yang kerap dibahas tiap ada pertemuan di koperasi, termasuk koperasi pegawai.Sulitnya menghimpun modal di Koperasi Pegawai Republik [...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat ( INKUR Federation)Parlemen dan Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang Onibus Law tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang di dalamnya juga membahas soal Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Masalahnya, koperasi justru hak konstitusionalnya didiskriminasi dan dir[...]
Oleh: Ir. Zaenal Arifin, M.Sc(Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jambi, Praktisi Koperasi)Bisakah Pelaku Usaha Mikro Kecil/Koperasi ikut pengadaan barang/jasa pemerintah?Komitmen Pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, dibuktikan dengan memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro kecil dan koperasi guna memasarkan produknya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ha[...]
OlehR NugrohoAdanya rencana pemerintah mengatur perijinan dan pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah menimbulkan keresahan dan menuai penolakan dari pelaku koperasi di Jawa Timur. Sebagai respon atas keresahan tersebut, Dekopin wilayah (Deko[...]
