Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) - KPPD Kabupaten Bekasi menunjukkan performa sebagai koperasi yang adaptif dan inovatif. Melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 yang digelar di Cikarang pada 31 Maret 2026 lalu, KPRI KPPD Kabupaten Bekasi mencatatkan capaian positif berkat tatakelola akuntabel dan strategi diversifikasi usaha taktis.Hadir dalam RAT yang berlangsung demokrati[...]
Oleh: R. Nugroho MPraktisi Koperasi Apa jadinya jika seseorang dikenai pajak atas uang miliknya sendiri yang ia gunakan bersama komunitasnya?Pertanyaan ini mungkin terdengar absurd. Namun, dalam praktik tata kelola dan kebijakan terhadap koperasi.logika semacam itu justru saat ini sedang terjadi.Perdebatan mengenai Pasal 44C ayat (5) dalam RUU Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992[...]
Pada bulan September, International Cooperative Alliance (ICA) dan Cooperatives of the Americas secara bersama-sama akan menyelenggarakan Konferensi Global dan Sidang Umum mereka di Panama City, dengan tema “Building Bridges – Cooperative Contributions for a Peaceful World” (Membangun Jembatan – Kontribusi Koperasi bagi Dunia yang Damai).Konferensi ini akan mempertemukan para pemimpin kop[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk “pemotongan” hak desa, sementara yang lain memandangnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Perdebatan ini waja[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Pelibatan pemerintah dalam aktivitas koperasi semestinya memiliki batas yang jelas serta diatur melalui kerangka regulasi yang tegas. Koperasi pada hakikatnya adalah organisasi otonom milik masyarakat. Ia merupakan badan hukum privat, persona ficta yang diakui oleh negara, tetapi bukan bagian dari struktur negara itu sendiri. Karen[...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa pada 12 Februari 2026, gelombang keluhan dari pemerintah desa dan masyarakat desa mulai bermunculan. Penyebabnya sederhana namun serius: pagu Dana Desa tahun 2026 justru diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya.Pada tahun 2025, Dana De[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Selama ini, ketika masyarakat Indonesia berbelanja di toko modern, hampir selalu berjumpa dua jaringan ritel nasional besar yang berdiri berdampingan. Keduanya hadir secara masif di kota maupun desa. Total gerai mereka telah melampaui 40 ribu outlet. Jika dibandingkan dengan sekitar 80 ribu desa di Indonesia, artinya rata-rata seti[...]
Oleh: Agus Pakpahan(Ekonom Kelembagaan dan Pertanian, Rektor IKOPIN University) Prolog: Ironi Konstitusi Ekonomi yang (Belum) TerwujudTahun 2025 menandai 80 tahun Indonesia merdeka. Delapan dekade sejak para pendiri bangsa merumuskan Pasal 33 UUD 1945—sebuah pasal yang oleh banyak pengamat disebut sebagai salah satu konstitusi ekonomi paling visioner di dunia. "Perekonomian disusun sebagai us[...]
Oleh: Prof.Dr.Agus Pakpahan(Ekonom Kelembagaan dan Pertanian, Rektor IKOPIN University) Setelah berhasil membedah α, θ, dan IKK pada CUKK—sebuah credit union yang lahir dari inisiatif lokal di pedalaman Kalimantan—kini kita menerapkan metodologi yang sama untuk membaca Zen-Noh, federasi koperasi pertanian Jepang yang menjadi raksasa global. Pertanyaan yang ingin dijawab sederhana: apakah [...]
Banjir Sumatera pada akhir November 2025 lalu, masih menyiskan duka dan keprihatinan bagi para korban dan kita semua. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga akhir Januari 2026, bencana ini telah mengakibatkan 1.204 orang meninggal dunia, 140 orang hilang, dan sekitar 111,8 ribu orang harus mengungsi. Tercatat 238.783 rumah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat hanyu[...]
