Oleh: Ahmad Subagyo Wakil Rektor III IKOPIN University, Ketua Umum ADEKMI Sejak ditebitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada 27 Maret 2025, arah kebijakan koperasi nasional praktis berpindah ke satu poros: membentuk 80.000 koperasi baru. Di balik lonjakan angka yang - jika terwujud - akan memecahkan r[...]
by : Krisna P. L. S.E., MBAStaf Ahli Bidang Kerja Sama InternasionalLAPENKOP – DEKOPINWIL JATIMCU Lantang Tipo is one of Indonesia’s remarkable cooperative success stories, originating from a small community in Pusat Damai, Sanggau, West Kalimantan, in 1976. It was initially established by a small group of local people with very limited capital, but gradually developed into a large credit un[...]
Oleh : Krisna P.L.SE.,MBAStaf Ahli Bidang Kerjasama Internasional LAPENKOPWIL - DEKOPINWIL Jawa Timur PendahuluanKoperasi adalah salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kepemilikan bersama dan demokrasi ekonomi. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan koperasi sejak zaman Raden Arya yang mendirikin koperasi simpan p[...]
Oleh : R Nugroho MPraktisi Koperasi Kebijakan spin-off yang mewajibkan Unit Simpan Pinjam (USP) pada koperasi sektor riil untuk dipisahkan menjadi badan hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencerminkan kegagalan dalam memahami fakta empiris pelaksanaan nilai dan prinsip unit simpan pinjam di Indonesia.Kebijakan tersebut dibangun atas pendekatan kelembagaan yang memandang usaha simpan pinjam sebag[...]
Oleh : Krisna P. L.Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional LAPENKOP - DEKOPINWIL Jawa Timur** Sebuah catatan dan analisa penulis saat bertugas sebagai diplomat RI di KBRI Pyongyang, Korea Utara (2007 - 2008 dan 2018 – 2020) Ketika mendengar nama Korea Utara, kebanyakan orang akan langsung membayangkan sebuah negara dengan sistem ekonomi yang tertutup dan sangat dikendalikan pemerintah.Ha[...]
Oleh : R. Nugroho MPraktisi koperasi Salah satu tujuan pembangunan tata perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terwujudnya demokrasi ekonomi, yaitu sistem perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan sosial. Dalam demokrasi ekonomi, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan,[...]
Oleh : R. Nugroho MPraktisi Koperasi Memahami koperasi tidak cukup hanya menghafal nilai dan prinsip koperasi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun oleh International Cooperative Alliance. Nilai dan prinsip tersebut baru akan hidup apabila dipahami melalui substansi nyata yang menjadi dasar lahir, tumbuh, dan berkembangnya koperasi. Substansi inilah yang dapat dilihat, [...]
Oleh: R. Nugroho MPraktisi KoperasiKoperasi selama ini sering dipersepsikan sebagai lembaga ekonomi yang hanya dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau mereka yang mengalami keterbatasan akses terhadap modal dan pelayanan ekonomi. Pandangan demikian kurang mencerminkan hakikat koperasi sebagaimana dirumuskan dan di cita -citakan dalam Pasal 33 UUD 1945. Koperasi bukan sekadar instru[...]
(memahami koperasi sebagai kumpulan orang)Oleh : R. Nugroho MPraktisi Koperasi Koperasi sejak awal lahir tidak pernah dimaksudkan sebagai organisasi yang berorientasi pada pengumpulan modal. Hakikat koperasi justru bertumpu pada manusia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Definisi tersebut mengandung mak[...]
(Sebuah pendekatan empirik)Oleh: R. Nugroho MPraktisi Koperasi Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dansemangat saling menolong. Berbeda dengan badan usaha yang semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan, koperasi dibangun sebagai wadah bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui ker[...]
