Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) beranggotakan abdi negara. Sehingga KPRI sudah seharusnya menjadi pionir, contoh, serta panutan bagi koperasi lain. KPRI harus mencontohkan transformasi koperasi modern ke arah digital dari kondisi riil koperasi kebanyakan yang saat ini rata-rata masih konvensional, berskala kecil, dan bernilai tambah kecil.Mengapa KPRI harus menjadi pionir bagi kope[...]
Oleh: Dr. Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA) Amanat konstitusi menabalkan hak setiap warga negara di negeri ini untuk berserikat dan berkumpul. Setiap perkumpulan, lazim membawa dan menyuarakan visi, misi, aspirasi, dan suara hati para anggotanya untuk dipahami khalayak luas. Demikian halnya dengan para praktisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai entitas legal berikut dinamika internal maupun[...]
Oleh : Suroto (Aktivis dan Praktisi Koperasi) Hanya orang gila yang mau menyimpan uangnya di koperasi itu. Pertama adalah karena gila terhadap iming iming bunga tinggi yang ditawarkan koperasi atau karena gila terhadap koperasi. Jika gila karena iming iming bunga tinggi maka sudah dipastikan mereka akan mudah menyesal ketika menyimpan uangnya di koperasi lalu koperasinya hadapi gagal bayar seper[...]
Oleh : Suroto *Di negara demokratis itu layanan publiknya mustinya dimiliki dan dikelola secara demokratis. Amerika Serikat boleh jadi salah satu contoh. Negara ini jaringan rumah sakitnya dimiliki oleh masyarakat dengan sistem koperasi. Dimulai dari Wasingthon, jaringan koperasi kesehatan Group Health Cooperative ( GHC) dibangun dan berkembang pesat dan jadi jaringan rumah sakit, klinik dan a[...]
Oleh : R Nugroho(Kolumnis Wartawan Koperasi dan Pegiat Koperasi Jawa Timur) Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap upaya pemerintah untuk membina dan mendampingi tata kelola koperasi yang bermasalah dng pembentukan satgas penanganan koperasi bermasalah.Dilain sisi masyarakat gerakan koperasi juga perlu menyambut upaya pemerintah diatas dengan menegakan prinsip dan nilai koperasi dalam tata kelola [...]
Oleh : Suroto *) Belum lama ini telah dilakukan penggerebekan dan penutupan kantor pinjaman online ( pinjol) yang tak berizin alias ilegal. Mereka ditutup karena sudah cukup meresahkan terutama dalam soal tingkat suku bunga pinjaman dan cara menagih hutangnya yang intimidatif. Tapi praktek ilegal yang lebih dasyat lagi namun dibiarkan oleh pemerintah di lapangan sebetulnya adalah [...]
Oleh: Budhi Santoso* Sejak akhir tahun 2018 lalu, jauh sebelum dampak pandemi Covid-19, terungkap kondisi industri keuangan mikro telah melahirkan kekhawatiran berbagai pihak. Yaitu praktik agresivitas berlebihan pada segmen keuangan mikro negeri ini. Muncul persaingan yang tidak sehat antar pelaku keuangan mikro, penolakan layanan hingga [...]
Oleh : SUROTO *) Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya lahirkan sistem autokrasi, demikian kata Bung Hatta ( 1951). Menurut saya ini adalah kata kata yang magis dari pendiri republik ini. Mari kita periksa kata kata Bung Hatta yang syarat makna itu. Apakah benar bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi [...]
Oleh : Virtuous SetyakaKetua Koperasi Mandiri Dan Merdeka, Koto Padang Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18, disebutkan bahwa mahasiswa program sarjana diperbolehkan untuk memilih pembelajaran maksimal tiga semester di luar program studinya. Di Universitas Andalas, MBKM adalah “hak belajar tiga semester di luar program studi” un[...]
Oleh : Farid Gaban *) Ketimbang menyerahkan dana wakaf kepada pemerintah, umat Islam perlu belajar kepada jemaah Katolik dalam mengelola dananya sendiri. Dua tahun lalu, saya berkunjung ke Koperasi Keling Kumang di Sintang, Kalimantan Barat. Ini salah satu koperasi terbesar di Indonesia. Bermula dari credit-union, yaitu kerjasama simpan pinjam antar-jemaah yang dimotori oleh Gereja Kat[...]
