Oleh: R. Nugroho MPraktisi Koperasi Apa jadinya jika seseorang dikenai pajak atas uang miliknya sendiri yang ia gunakan bersama komunitasnya?Pertanyaan ini mungkin terdengar absurd. Namun, dalam praktik tata kelola dan kebijakan terhadap koperasi.logika semacam itu justru saat ini sedang terjadi.Perdebatan mengenai Pasal 44C ayat (5) dalam RUU P[...]
Pada bulan September, International Cooperative Alliance (ICA) dan Cooperatives of the Americas secara bersama-sama akan menyelenggarakan Konferensi Global dan Sidang Umum mereka di Panama City, dengan tema “Building Bridges – Cooperative Contributions for a Peaceful World” (Membangun Jembatan – Kontribusi Koperasi bagi Dunia yang Damai).K[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk “pemotongan” hak desa, sementara yang lain memandangnya sebagai langkah strategis untuk memp[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Pelibatan pemerintah dalam aktivitas koperasi semestinya memiliki batas yang jelas serta diatur melalui kerangka regulasi yang tegas. Koperasi pada hakikatnya adalah organisasi otonom milik masyarakat. Ia merupakan badan hukum privat, persona ficta yang diakui oleh negara, tetapi buk[...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa pada 12 Februari 2026, gelombang keluhan dari pemerintah desa dan masyarakat desa mulai bermunculan. Penyebabnya sederhana namun serius: pagu Dana Desa tahun 2026 justru diturunkan diba[...]
