Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk “pemotongan” hak desa, sementara yang lain memandangnya sebagai langkah strategis untuk memp[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Pelibatan pemerintah dalam aktivitas koperasi semestinya memiliki batas yang jelas serta diatur melalui kerangka regulasi yang tegas. Koperasi pada hakikatnya adalah organisasi otonom milik masyarakat. Ia merupakan badan hukum privat, persona ficta yang diakui oleh negara, tetapi buk[...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa pada 12 Februari 2026, gelombang keluhan dari pemerintah desa dan masyarakat desa mulai bermunculan. Penyebabnya sederhana namun serius: pagu Dana Desa tahun 2026 justru diturunkan diba[...]
Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Selama ini, ketika masyarakat Indonesia berbelanja di toko modern, hampir selalu berjumpa dua jaringan ritel nasional besar yang berdiri berdampingan. Keduanya hadir secara masif di kota maupun desa. Total gerai mereka telah melampaui 40 ribu outlet. Jika dibandingkan dengan sekitar[...]
Oleh: Agus Pakpahan(Ekonom Kelembagaan dan Pertanian, Rektor IKOPIN University) Prolog: Ironi Konstitusi Ekonomi yang (Belum) TerwujudTahun 2025 menandai 80 tahun Indonesia merdeka. Delapan dekade sejak para pendiri bangsa merumuskan Pasal 33 UUD 1945—sebuah pasal yang oleh banyak pengamat disebut sebagai salah satu konstitusi ekonomi paling vi[...]
