Jakarta, 17 Januari 2025 - Koperasi Jasa Multi Pihak (KMP) Arya Dhana Wisesa dan PT FPT Software Indonesia (FPT Indonesia) hari ini menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Kemitraan Strategis untuk Inovasi dan Kolaborasi dalam Bidang Teknologi dan Pengembangan Program Pendidikan. Penandatanganan dilakukan oleh Pro[...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Chief Executive Officer Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR) dan Direktur Cooperative Research Center (CRC) Sudah berpuluh tahun program pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi dijalankan dalam program bantuan maupun pemberdayaan. Secara akumulatif sudah ratusan[...]
Per 31 Desember 2024 sudah berdiri 264 Koperasi Multi Pihak (KMP) di seluruh Indonesia. Artinya hampir di sebagian besar provinsi di Tanah Air. Dari 38 provinsi, hanya 5 provinsi saja yang belum ada KMP di sana.Jumlah KMP terbanyak secara berurutan adalah Jawa Barat (52 unit), Jawa Timur (23 unit), DKI Jakarta (23 unit), Jawa Tengah (20 unit), Bant[...]
Alih-alih berhasil rekonsiliasi dan membangun organisasi dengan kepengurusan tunggal, tubuh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kembali terbelah dua.Hal itu menyusul terbentuknya Dekopin hasil musyawarah nasional (munas) Hotel Sultan, 28 Desember silam, yang mendudukkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum baru Dekopi[...]
Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Pemerintah lagi lagi melakukan kebijakan diskriminatif terhadap lembaga keuangan koperasi. Utang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) di bank umum hingga 500 juta rupiah dihapuskan. Namun tidak untuk utang koperasi simpan pinjam. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2024 [...]
