Stabilkan Rupiah dengan Pemberdayaan Koperasi

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US$ yang menyentuh kisaran Rp 15 ribu, menjadikan lini media hiruk pikuk dengan berbagai komentar. Krisis nilai tukar dikaitkan dengan krisis serupa pada 1997/1998, yang membantu mempercepat lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan selama tiga dekade lebih. Ada fakta menarik dari krisis 1998, bahwa kalangan koperasi dan UKM bertahan ketika bisnis konglomerasi rontok. Koperasi perlu terus didukung agar maju.

Dalam siaran persnya yang diterima Warta Koperasi, 5 September lalu, Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) memandang perlunya keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, terlebih sektor riil. 

Seperti diketahui, akhir Juni lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dipengaruhi neraca perdagangan yang membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD)  neraca perdagangan. Hal itu menjadi faktor internal dari pelemahan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia (BI) mencatat CAD pada kuartal I/2018 sebesar 5,5 miliar dolar AS (2,1 persen dari Produk Domestik Bruto/PDB). Bukan cuma _current account deficit_ nya, tapi neraca perdagangannya juga. Artinya ekspor barang dan impor barang defisit.  

Pernyataan yang sama diungkap oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan, defisit transaksi berjalan _(Current Account Defisit/CAD)_ pada 2018 akan melonjak tajam dibanding 2017. Hal itu disebabkan kenaikan angka impor yang bertambah tinggi. Dia menyatakan, proyeksi itu terjadi lantaran negara lebih giat melakukan kegiatan impor dibanding mendistribusikan barang ke luar dalam bentuk ekspor. Pada 2018 ini gonjang-ganjing global terkait perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China serta kenaikan suku bunga di AS sangat mempengaruhi lonjakan defisit transaksi berjalan negara. 

Stabilisasi Rupiah dan Pembangunan Koperasi Sektor Riil 

Sejak Perry Warjiyo dilantik oleh Mahkamah Agung 24 Mei 2018 sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo, Perry disebut akan segera mengambil langkah jangka pendek untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus melemah dan sudah menyentuh level Rp 14.200 per dolar AS saat itu, alih-alih nilai rupiah turun hari ini, justru rupiah anjlok menyentuh Rp 15.100 per dolar AS.  

“Kami Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) melihat ada yang salah dalam penanganan nilai tukar rupiah yang sudah terjadi sangat lama pada beberapa rezim pemerintahan termasuk pada kabinet Jokowi saat ini. Kondisi ini terjadi karena kebijakan kurang tepat sehingga timbul _double deficit, trade deficit dan financial deficit_. Defisit neraca berjalan mencapai US$ 8 miliar sampai bulan Juli 2018 dan utang telah mencapai 34% dari PDB. Saat ini pelemahan rupiah hanya didekati dari sisi moneter.  Kami mencermati pelemahan rupiah dalam jangka panjang harus diselesaikan pada upaya membangun sektor riil yang tangguh yang melibatkan koperasi dan UKM di negeri ini,” papar Sularto, Ketua AMKI dalam rilisnya. 

Jika pembangunan koperasi berjalan benar, koperasi yang berbasis sektor riil akan hidup dan fundamental ekonomi akan kuat. Fundamental ekonomi yang kuat harus digerakkan pada upaya membangun industri yang bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dalam tetapi juga berorientasi ekspor. Saat ini nyaris tidak ada koperasi yang mampu bergerak di sektor riil apalagi menyumbang ekspor. Seperti yang kita ketahui bersama ekspor Indonesia saat ini paling banyak didominasi oleh ekspor bahan mentah.

Pemerintah harusnya berkepentingan membangun koperasi lebih kuat dalam tata perekonomian kita saat ini. Jika kita melihat data anggota koperasi Indonesia Desember 2017, jumlah koperasi aktif di Indonesia ada sebanyak 153.171 unit dengan jumlah anggota 26.535.640 orang. Membangun koperasi yang kuat berarti telah meningkatkan kapasitas ekonomi yang kuat bagi paling tidak 26,5 juta penduduk negeri ini.

“Kami mencatat dari sekian ribu koperasi di Indonesia koperasi yang bergerak di sektor riil apalagi berkontribusi pada ekspor masih bisa dihitung jari. Hal ini adalah ironi ditengah usia koperasi Indonesia yang sudah 71 tahun lebih”.

Melihat data 2017, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengumumkan kontribusi sektor koperasi terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) per triwulan III 2017 mencapai 4,48 persen.  Adapun nilai PDB nasional per triwulan III 2017 mencapai Rp 10.096 triliun. Dengan demikian, kontribusi sektor koperasi terhadap PDB Nasional, berdasar data per triwulan III 2017, nilainya setara Rp 452 triliun. “Kami menyakini jika koperasi sektor produksi dan berorientasi ekspor dibangun dengan baik, kontribusi koperasi terhadap PDB akan naik. Kami meyakini jika sumbangan koperasi terhadap PDB  mencapai 2  digit fundamental ekonomi kita akan kuat karena berarti ekonomi ditopang bukan hanya oleh investasi asing dan hutang,” imbuh Sularto.

AMKI berharap,  pemerintah tidak lagi selalu berorentasi menyelesaikan masalah dengan jalan pintas. Intervensi Bank Indonesia dengan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk perbaikan nilai tukar rupiah terhadap AS sudah sebesar Rp18,5 triliun, secara year to date, Rabu (12/7/2018). Bahkan sejak beberapa hari ini dalam sehari pembelian SBN di pasar sekunder menghabiskan  Rp 3 triliun, jika ini berjalan terus akan menguras energi yang besar pada ekonomi Indonesia.  

AMKI melihat saat inilah tepat untuk mensinergikan beberapa kementrian terkait untuk menumbuhkan dan membangun koperasi sektor riil berbasis produksi  yang mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan berorintasi ekspor. (PRIONO/FOTO ISTIMEWA)