Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI), sukses menghelat Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun Buku 2020, di Jakarta, Kemarin (23-24/6). Seperti tahun sebelumnya, teknis pelaksanaan RAT dilakukan secara tatap muka terbatas dan virtual melalui aplikasi Zoom. Sejumlah kinerja bagus di sejumlah sektor usaha ditorehkan IKPRI di tengah situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda akan berakhir[...]
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUKM) menjalin sinergitas dengan para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Sinergitas itu dalam rangka terkait kemudahan akses pembiayaan, akses informasi, akses penj[...]
Sejumlah entitas publik dan gerakan koperasi yang tergabung dalam “Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro” menyebutkan, kebijakan holding akan mematikan koperasi dan lembaga keuangan milik masyarakat. Hal itu dikemukakan Koordinator Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro Suroto, dalam siaran pers yang diterima Warta Koperasi, Senin pagi (21/6). Kebijakan holding ultra mikro ditengarai[...]
Meningkatkan daya saing sektor UMKM yang didominasi usaha mikro jadi lebih produktif, jadi tantangan agar ekonomi bangkit dari pandemi COVID-19. Selama ini, kendala penguasaan teknologi masih jadi beban bagi kalangan usaha mikro. Alhasil, perlu kolaborasi dengan entitas bisnis yang relevan untuk mengatasinya. Langkah Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan kerjasama dengan Grab Indonesia dan P[...]
Pemerintah berencana melakukan penyatuan unit mikro sejumlah BUMN dalam sebuah holding ultra mikro. Holding ultra mikro beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Rencana ini ditanggapi beragam, termasuk dari kalangan gerakan koperasi yang cenderung keberatan dengan gagasan yang bakal diwujudkan tahun depan itu. �[...]
Pusat Koperasi Pegawai RI (PKPRI) Kediri, menyurati Menteri Koperasi dan UKM terkait tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No7/Tahun 2021 ihwal Pembinaan, Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Koperasi. Usulan tersebut disampaikan oleh PKPRI Kediri per tanggal 8 April lalu, memuat 2 usulan pokok, yaitu terkait Pembentukan Koperasi (Pasal 3 ayat (1)) dan Transaksi Usaha (Pasal [...]
Kian tingginya harga tanah untuk perumahan, menjadikan tak semua lapisan masyarakat mampu memiliki rumah. Diperparah lagi dengan pandemi yang berdamapk krisis ekonomi. Tantangan itu coba dijawab sejumlah tokoh dan pegiat koperasi dengan mendirikan Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara (KPRN). Jauh sebelum itu, kalangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), sudah terlebih dahulu menjalankan usa[...]
Induk Koperasi Pegawai RI (IKPRI) menghelat Rapat Anggota Rencana Kerja, Anggaran, Pendapatan dan Belanja, di Jakarta, kemarin (25/11). Digelar dalam suasana pandemi, acara dihadiri jajaran Pengurus, Pengawas, dan Komisaris Daerah IKPRI. Acara diikuti secara virtual oleh seluruh perwakilan Anggota di seluruh tanah air, dengan menerapkan prosedur pencegahan Covid-19. Optimisme mengemuka di tengah [...]
Usai disyahkan berikut segala kontroversi dan demonstrasi bertubi, Undang Undang Omnibus Law resmi berlaku. Sejumlah pasal berkaitan langsung dengan Perkoperasian. Apa untung ruginya? Oleh : PRIONO Ihwal pendirian koperasi menjadi pasal yang banyak ditanggapi entitas gerakan koperasi. Seperti diketahui, UU Omnibus Law memangkas pasal jumlah pendiri koperasi dari semula minimal 20 or[...]
Mengacu data McKinsey, selama pandemi pengguna e-commerce mengalami kenaikan sebesar 26 persen dan mencapai 3,1 juta transaksi per hari. Ini penanda bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM) untuk mengoptimalkan teknologi digital bagi usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk. Digitalisasi menyeruak nyaris [...]
