Awal Agustus lalu area Jabodetabek, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah gelap gulita akibat listrik padam. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN pemasok utama setrum di negeri ini, kesulitan mengendalikan manajemen bisnis hingga teknis. Direksi berulangkali diganti, baik karena dinilai gagal mengelola PLN, maupun skandal yang berakibat diseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadil[...]
Lima isu penting menjadi bahasan dalam Rakornas KUKM tahun 2019 untuk sinergi program pemerintahan pusat dan daerah. Salah satunya peningkatan kualitas SDM. Rakornas membahas lima isu penting yang dibahas oleh lima komisi. Kelima isu penting yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai produktivitas dan daya saing, penguatan kelemba[...]
Rakornas untuk Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat Pemerintah berusaha membangun sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan UKM 2019. Rakornas berlangsung pada Kamis hingga Sabtu (2-4 Mei 2019) di Hotel Novotel Bangka Jalan Soekarno Hatta, Bangka Belitung. Pembukaan rako[...]
Warta Koperasi. Peran dan fungsi PPKL yang dinilai strategis bagi perkembangan koperasi di tanah air akan ditingkatkan. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan atau PPKL dinilai mempunyai peran penting dalam pembinaan koperasi di tanah air. Karena menjadi ujung tombak pembinaan koperasi di lapangan, tahun ini peran dan fungsi PPKL akan ditingkatkan. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Kelembagaan Kementer[...]
Revitalisasi koperasi perkotaan menjadi salah satu hal urgen agar koperasi tetap eksis dan mempunyai keunggulan kompetitif. Caranya dengan digitalisasi layanan koperasi. Sebagian besar koperasi di tanah air termasuk koperasi-koperasi yang ada di perkotaan masih menggunakan bisnis model old alias cara-cara lama. Hal itu dijelaskan oleh ekonom Rhenald Kasali. Padahal zaman sudah memasuki era digit[...]
Sejak akhir Maret, pemerintah memberlakukan proses perizinan satu pintu atau single submission. Sebelum sampai sana, pemerintah juga melakukan pembenahan pengaturan seperti halnya pengesahan badan usaha koperasi. Sejak aturan baru ini mulai berlaku, pengesahan badan usaha koperasi tidak lagi melalui Kementerian Koperasi dan UKM melainkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Memangkas birokr[...]
Setelah sekian tahun berputar-putar dari satu diskusi ke diskusi, seminar ke seminar, akhirnya pemerintah bersedia menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen. Buah usaha panjang dan pantang menyerah sejumlah eksponen gerakan koperasi. Perlu usaha strategis untuk menindaklanjuti. Salah satu targetnya, SHU dihapus sebagai obyek pajak dalam UU KUP.Keberhasilan sejumlah eksp[...]
Setelah pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Juni silam, perjuangan panjang eksponen gerakan koperasi agar SHU tidak dipajaki, belum berakhir.Seperti diketahui, poin utama dari aturan tersebut adalah turunnya tarif pajak penghasilan [...]
Debitur KUR di daerah bencana seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat keringanan. Seperti apa relaksasinya?Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Rakor membahas dampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).“Rapat komite kali ini mem[...]
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US$ yang menyentuh kisaran Rp 15 ribu, menjadikan lini media hiruk pikuk dengan berbagai komentar. Krisis nilai tukar dikaitkan dengan krisis serupa pada 1997/1998, yang membantu mempercepat lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan selama tiga dekade lebih. Ada fakta menarik dari krisis 1998, bahwa kalangan koperasi dan UK[...]
