Lima Isu Penting Rakornas Koperasi 2019

Lima isu penting menjadi bahasan dalam Rakornas KUKM tahun 2019 untuk sinergi program pemerintahan pusat dan daerah. Salah satunya peningkatan kualitas SDM.

Rakornas membahas lima isu penting yang dibahas oleh lima komisi. Kelima isu penting yakni peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai produktivitas dan daya saing, penguatan kelembagaan dan pengawasan serta kebijakan ekonomi makro. 

Komisi yang membahas peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM menitikberatkan kepada prioritas peningkatan SDM koperasi dan UKM dalam menghadapi era industri 4.0 karena SDM merupakan ujung tombak pemerintah. 

Peningkatan kualitas SDM bisa diwujudkan dengan peningkatan mutu pelatihan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas pendamping, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta peningkatan kapasitas pembina koperasi dan UKM di daerah. 

Komisi peningkatan akses pembiayaan lebih menekankan kepada peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan koperasi dan UKM melalui kredit program dan subsidi bunga pinjaman, meningkatkan peran koperasi pembiayaan baik konvensional dan syariah serta penguatan peran LPDB-KUMKM. 

Sedangkan komisi peningkatan nilai produktivitas dan daya saing memaparkan data UKM di Indonesia yang  berjumlah 59.3 juta. Berdasarkan data OECD Structural and Demographic Business Statistics (SDBS), jumlah UKM Indonesia masih terbilang kecil dalam skala internasional. 

Untuk kelembagaan dan pengawasan peserta sidang menekankan perlunya strategi penguatan kelembagaan dan pengawasan seusai kaidah formal, peningkatan akuntabilitas pertangunggjawaban, dan ketaatan pada undang-undang yang berlaku. Pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi untuk melindungi dana masyarakat jikapelanggaran dan kegagalan operasional koperasi. 

Isu lain yakni kebijakan ekonomi makro muncul dalam rakornas. Isu tersebut muncul karena dianggap berperan penting dalam perkembangan koperasi dan UKM di tanah air. Sidang komisi menyepakati lembaga pemerintah sangat strategis dalam menyesuaikan perubahan lingkungan strategis, terutama menghadapi globalisasi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Sustainable Development Goals (SDGs), revolusi industri 4.0, dan era millennial.(Susan/Foto Istimewa)