Audiensi Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah dengan MA

Satuan tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro dan Ketua Kamar Perdata  I Gusti Agung Sumanatha untuk membahas norma-norma hukum di bidang perkoperasian, Selasa (08/02).Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menegaskan ihwal pentingnya mendorong penyempurnaan sistem hukum perkoperasian dengan pembahar[...]

Peran Strategis Satgas Tangani Koperasi Bermasalah

Satuan tugas (satgas) dinilai berperan penting dalam menangani koperasi bermasalah. Apa saja peran strategisnya?Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (Kemenkop UKM) saat ini tengah serius menangani koperasi bermasalah. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi Teten Masduki.Bukti keseriusan pemerintah dibuktikan dengan pembentukan tim satuan tugas (satgas) penanganan koperasi bermasalah.Keberad[...]

Koperasi Berbasis Digital Terancam Kriminalisasi

OlehDr Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA)     Pemberitaan tentang pinjaman online (pinjol) kembali marak beberapa pekan terakhir. Semula, kupasan media dan sejumlah lini media sosial menyoal pinjol terpola dalam dua issue utama, yaitu terkait inovasi teknologi finansial dan manfaat serta mudarat bagi masyarakat  dan entitas usaha, terlebih bagi  yang belum bankable. Beberapa pekan terkahir, [...]

Setelah 7 BUMN Bangkrut, Saatnya Dikoperasikan?

Menyusul perusahaan plat penerbangan plat merah Garuda Indonesia yang secara teknis disebut bangkrut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memastikan akan membubarkan tujuh perusahaan BUMN lain yang bernasib serupa. Garuda yang menunggak utang triliunan rupiah memang tengah ditambal di sana sini, tapi tujuh BUMN yang positif akan dibubarkan memang telah tidak beroperasi. Seju[...]

Digitalisasi Dorong Pengembangan dan Modernisasi Koperasi

    Koperasi hingga saat ini terus berkembang dan menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Hal ini tercermin dari data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tahun 2020 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019.     Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 unit dengan volume usaha mencapai Rp 154 triliun dan jumlah anggota sekitar 2[...]

Strategi Kemenkop UKM Awasi Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi

Koordinasi dengan lembaga terkait dan membentuk Tim Pemantau Pinjaman Online menjadi strategi Kemenkop UKM mengawasi koperasi fiktif berpraktik pinjol ilegal. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melakukan beberapa langkah strategis terkait maraknya pinjol ilegal berkedok koperasi.Langkah yang dilakukan Kemenkop UKM antara lain membentuk Tim Pemantau Pinjaman Online dan ber[...]

IKPRI Soal Pinjol : "Perlu Ketegasan Pemerintah dan Kembalikan Marwah Koperasi"

     Pinjaman Online (Pinjol), terlebih yang ilegal, marak beberapa tahun terakhir, menjadikan kantong peminjam jebol. Bahkan, modus-modus penagihan yang luar biasa kasar, menjadikan sejumlah peminjam sampai mengakhiri hidup.      Data dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pinjol yang terdaftar di lembaga tersebut per 10 Desember 2018 baru berjumlah 78 perusahaan. Jumlahnya naik menjadi 107 p[...]

Dua Kopdit di Kalbar Diperiksa Terkait Izin Usaha?

Polda Kalbar memeriksa dua koperasi kredit (Kopdit) atau credit union (CU) yang disinyalir menyalahi izin usaha. Seperti apa pelanggarannya?Kalimantan Barat (Kalbar) selama ini dikenal dengan koperasi kredit (kopdit) yang handal. Setidaknya ada tiga kopdit besar ada di provinsi ini.Ketiga kopdit besar di Kalbar yakni CU Lantang Tipo. Koperasi ini diidirikan pada  2 Februari 1976. Anggota koperasi[...]

Polemik Seputar Larangan Masjid Berkoperasi

    “Saya selalu katakan masjid jangan berdagang atau berusaha. Pengalaman saya sebagai ketua masjid di Makassar, dua kali saya bikin unit usaha seperti koperasi dan usaha milik masjid, semuanya rugi, saya harus tanggung karena saya ketuanya. Semenjak itu saya tegaskan jangan masjid yang berdagang tapi jamaahnya yang berdagang,” ucap Yusuf Kalla, ketika penandatangan nota kesepahaman anta[...]

UU HPP, UMKM Penghasilan Dibawah Rp 500 Juta Bebas PPh!

       Kalangan UMKM bakal bersukacita. Hal ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna pada Kamis (7/10) lalu. Dengan UU ini, pajak penghasilan (PPh) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun akan bebas pajak.          Melalui UU HPP ini, warteg, pedagang kecil, warung-warung [...]