Dari Dapur Negara ke Meja Rakyat , Mengapa Indonesia Butuh Food Bank MBG Sekarang Juga

Oleh: Ahmad Subagyo(Wakil Rektor III dan Ketua Umum ADEKMI) Bayangkan suasana di sebuah dapur besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagi buta, belasan orang menanak nasi dalam panci raksasa, menggoreng lauk bergantian, dan menyusun kotak-kotak makan yang akan dikirim ke sekolah-sekolah dasar. Jutaan porsi makanan keluar dari ribuan dapur seperti itu setiap hari. Namun, tidak jauh dari sana, [...]

Negara Jangan Ambil Kedaulatan Anggota Koperasi *)

*) Sebuah tanggapan terhadap pasal 110 Permenkop 8/2023Oleh: R. Nugroho MKoperasi sejak awal lahir bukan sekadar badan usaha, melainkan gerakan ekonomi rakyat yang berdiri di atas nilai kebersamaan, demokrasi, dan kemandirian. Karena itu, kekuasaan tertinggi dalam koperasi berada di tangan anggota melalui forum Rapat Anggota, bukan pada pengurus, apalagi pemerintah.Di sinilah letak perbedaan mend[...]

"Sukses Gelar RAT, PKPRI Kabupaten Bekasi Pertahankan Performa Usaha dan Peningkatan Asset"

BEKASI – Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Bekasi sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025. Acara digelar di Hotel Citra, Bekasi, pada Rabu, 22 April 2026 lalu.RAT ini menjadi momen penting karena merupakan RAT ke-4 bagi kepengurusan periode 2022-2027. Acara dihadiri langsung oleh jajaran Pengurus, Pengawas, dan segenap anggota PKPRI Kabu[...]

MASYARAKAT DUNIA BARU, DARI PERSAINGAN KE PERSEKUTUAN

Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Wajah dunia hari ini semakin sulit dibaca sebagai sekadar rangkaian peristiwa politik yang berdiri sendiri. Konflik bersenjata, perang dagang, krisis ekonomi, hingga ketegangan geopolitik yang meluas, seringkali dipahami sebagai kejadian-kejadian yang terpisah. Padahal, jika ditarik ke dalam kerangka analisis yang lebih dalam, selur[...]

SAATNYA MEMBERI KEKUATAN NYATA KEPADA KOPERASI DESA KELURAHAN MERAH PUTIH.

Oleh R. Nugroho MPraktisi Koperasi Kebangkitan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dibangun dengan slogan atau keputusan politis belaka , tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberi kekuatan nyata kepada masyarakat. Salah satu langkah strategis pemerintah saat ini adalah mendorong berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen percepatan kesejahteraan masyarakat p[...]

"RAT KPRI KPPD Kabupaten Bekasi : Progres Diversifikasi dan Performa Usaha"

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) - KPPD Kabupaten Bekasi menunjukkan performa sebagai koperasi yang adaptif dan inovatif. Melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 yang digelar di Cikarang pada 31 Maret 2026 lalu, KPRI KPPD Kabupaten Bekasi mencatatkan capaian positif berkat tatakelola akuntabel dan strategi diversifikasi usaha taktis.Hadir dalam RAT yang berlangsung demokrati[...]

MEMAJAKI DIRI SENDIRI ? Sebuah Kekeliruan Memahami Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Oleh: R. Nugroho MPraktisi Koperasi Apa jadinya jika seseorang dikenai pajak atas uang miliknya sendiri yang ia gunakan bersama komunitasnya?Pertanyaan ini mungkin terdengar absurd. Namun, dalam praktik tata kelola dan kebijakan terhadap koperasi.logika semacam itu justru saat ini sedang terjadi.Perdebatan mengenai Pasal 44C ayat (5) dalam RUU Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992[...]

Jelang Konferensi Global ICA 2026 : Membangun Jembatan: Peran Koperasi untuk Dunia yang Damai

Pada bulan September, International Cooperative Alliance (ICA) dan Cooperatives of the Americas secara bersama-sama akan menyelenggarakan Konferensi Global dan Sidang Umum mereka di Panama City, dengan tema “Building Bridges – Cooperative Contributions for a Peaceful World” (Membangun Jembatan – Kontribusi Koperasi bagi Dunia yang Damai).Konferensi ini akan mempertemukan para pemimpin kop[...]

DANA DESA UNTUK KOPERASI DESA : INVESTASI ATAU PEMOTONGAN?

Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian melihatnya sebagai bentuk “pemotongan” hak desa, sementara yang lain memandangnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Perdebatan ini waja[...]

Batasi Intervensi Negara dalam Pemberdayaan Koperasi

Oleh: SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Pelibatan pemerintah dalam aktivitas koperasi semestinya memiliki batas yang jelas serta diatur melalui kerangka regulasi yang tegas. Koperasi pada hakikatnya adalah organisasi otonom milik masyarakat. Ia merupakan badan hukum privat, persona ficta yang diakui oleh negara, tetapi bukan bagian dari struktur negara itu sendiri. Karen[...]