IKOPIN University - Kemenkop UKM : "Urgensi Bangun APEX Koperasi"

Ikopin University bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengadakan Serap Aspirasi Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang dilaksanakan di kampus Ikopin University, Kamis (14/12) lalu.Ikopin dan Kementerian Koperasi dan UKM sepakat, perlunya menampung aspirasi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [...]

"RA-RAPB IKPRI TB 2024 ; Optimisme Progres Bisnis"

Induk Koperasi Pegawai RI (IKPRI) menyelenggarakan Rapat Anggota Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RK/RAPB) Tahun Buku 2024, Kamis (23/11) lalu, di Jakarta. Acara dihadiri seluruh Pengurus lengkap, Pengawas, dan Anggota IKPRI (PKPRI/GKPRI) dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua. Acara dibuka oleh Sekretaris IKPRI H.Zaenal Arifin,A.Pi.M.Si, yang memaparkan situasi aktual yan[...]

Dekopinwil Jatim Ajukan Peninjaun Kembali Atas Permenkop UKM No 8 Tahun 2023

Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Jawa Timur, melayangkan permohonan peninjauan kembali atas diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM RI No 8/2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang dinilai menimbulkan keresahan bagi entitas koperasi. Dalam permohonan tersebut, Dekopinwil Jawa Timur juga menyertakan  Analisa Kritis terhadap isi Peraturan Menteri Koperasi[...]

ICCI Apresiasi Sukses eFishery Konsolidasikan Ekosistem Bisnis Koperasi Multi Pihak

Indonesia Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), mengapresiasi eFishery yang sukses konsolidasi ekosistem bisnis berbasis koperasi multi pihak (KMP). Hal itu menyusul selebrasi 10 tahun eFishery dan lauching Koperasi Multi Pihak Tumbuh Bersama Pembudidaya, baru-baru ini.ICCI memandang hal tersebut sebagai langkah positif dan maju. “Kita tahu, ekosistem dalam rantai pasok industri perika[...]

RUU Perkoperasian Revisi Ketiga, Koperasi Boleh Bisnis Apa Saja

 RUU Perkoperasian pengganti UU No.25 Tahun 1992 masih bergulir. Direncanakan, Oktober ini draft akan mulai dibahas di Senayan. Rancangan Undang Undang (RUU) Perkoperasian pengganti UU No.25/1992 merupakan perubahan ketiga atas UU No.25 Tahun 1992. Disebut juga revisi ketiga, sebab revisi pertama sudah dilakukan oleh Omnibus Cipta Kerja. Adapun yang kedua adalah revisi melalui Omnibus P2SK. Revis[...]

ICCI Gelar Akademi Inovator Koperasi

( Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation) ICCI menggelar Akademi Inovator Koperasi (AIK) Angkatan ke-1 dengan tema “Rejuvenating Cooperative Through Innovation”. AIK merupakan kursus singkat yang ditujukan bagi para pemuda dan pemimpin koperasi di Indonesia. AIK diselenggarakan 16 Agustus sampai dengan 1 September 2023 secara daring dengan memberikan 12 bauran kelas/ materi yang dia[...]

Puncak Harkopnas ke 76, Sejumlah Tokoh Raih Penghargaan

Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) kembali dihelat, Rabu (12/7) di berbagai daerah. Pantauan WK, Harkopnas ke 76 dihelat di berbagai daerah. Di Padang hingga Kendal, dari Magelang hingga Jakarta.  Di Jakarta, Pengawas Induk Koperasi Pegawai RI (IKPRI) Drs. H. Aloewi dan Sekretaris GKPRI Jawa Timur R.Nugroho, menyabet penghargaan A Lifetime Achievement Award dalam gelaran Puncak[...]

Koperasi Sektor Riil Benteng Ekonomi Rakyat

Dua hari lalu ( 10 - 11/5) telah dihelat Rapat Anggota Nasional ( RATNAS ) Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), di Hotel Orchard Industri, Jakarta. Hadir dalam rapat itu, 10 anggota primer koperasi dan 8 organisasi pendukungnya serta 4 organisasi peninjau. RATNAS adalah forum tertinggi koperasi INKUR dan merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan INKUR Federation sebagai induk dari prim[...]

RUU PERKOPERASIAN : Selesai Tahun Ini, Tangkal Kejahatan Keuangan Berkedok Koperasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian memasuki tahap harmonisasi dan ditargetkan selesai tahun ini. Hal itu dikemukakan Deputi Bidang Perkoperasian Kemeterian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, melalui rilis media, akhir April lalu. “Arahan Presiden, yakni perlunya membangun ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih kuat, yang di dalam RUU ini kita rumuskan adanya Otoritas OPK (Otoritas Penga[...]

Opsi MBR Akses Layanan Perumahan Layak Huni BP Tapera

 Dari semula melayani kalangan PNS, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), kedepan diharapkan menjadi lembaga penyedia dana pembiayaan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Hal itu mengemuka dalam sharing session bersama para auditor Badan Pengeloa TAPERA, tentang produk komersial KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang dijalankan oleh bank komersial sebagai mitra strategis [...]