Dari Dapur Negara ke Meja Rakyat , Mengapa Indonesia Butuh Food Bank MBG Sekarang Juga

Oleh: Ahmad Subagyo

(Wakil Rektor III dan Ketua Umum ADEKMI)

Bayangkan suasana di sebuah dapur besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagi buta, belasan orang menanak nasi dalam panci raksasa, menggoreng lauk bergantian, dan menyusun kotak-kotak makan yang akan dikirim ke sekolah-sekolah dasar. Jutaan porsi makanan keluar dari ribuan dapur seperti itu setiap hari. Namun, tidak jauh dari sana, di gang-gang sempit kota, masih banyak keluarga yang harus berfikir keras hanya untuk memastikan ada lauk di meja malam ini. Di sanalah paradoks pangan Indonesia tampak paling jelas.

Program MBG sendiri adalah salah satu ikhtiar paling strategis negara untuk memperbaiki gizi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini dijalankan melalui Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bukan hanya memasak dan membagikan makanan, tetapi juga dirancang sebagai pusat ekonomi sirkular, pusat edukasi gizi, dan simpul rantai pasok pangan lokal. Secara arsitektur, desainnya sudah sangat maju.

Masalahnya, ada satu pertanyaan yang belum dijawab dengan tuntas: bagaimana dengan makanan yang tersisa dan bahan baku yang berlebih di dapur-dapur MBG itu?

Sejak berjalan penuh, Program MBG telah melahirkan 10.012 SPPG per Oktober 2025. Setiap SPPG memasak sekitar 3.000–3.500 porsi per hari. Artinya, kurang lebih 30 juta porsi makanan diproduksi setiap hari dari “dapur negara”.

Dalam skala sebesar itu, adanya surplus dan sisa bukanlah kesalahan, tetapi konsekuensi logis dari operasi massal. Industri katering di berbagai negara mengakui tingkat sisa porsi sekitar 4–6 persen dari total produksi. Dengan asumsi paling rendah, 4 persen saja, setiap hari MBG menyisakan sekitar 1,5 juta porsi makanan yang tidak dimakan. Dengan berat 400 gram per porsi, itu berarti sekitar 600 ton makanan matang per hari.

Di belakang layar, ada lagi lapis surplus: sayur segar yang tak sempat diolah, buah yang terlalu banyak dibeli, telur yang tak semuanya terpakai. Perkiraan overstock bahan baku segar berkisar 200–300 ton per hari, ditambah sekitar 100 ton sisa pengolahan dapur—kulit, bonggol, potongan yang masih bisa dimanfaatkan. Jika dijumlahkan, total limbah pangan dari dapur MBG mencapai sekitar 3.835 ton per hari, atau kurang lebih 1,4 juta ton per tahun.

Angka itu mendekati estimasi limbah pangan satu kota megapolitan selama setahun. Bila tidak ada sistem yang mengelola, sebagian besar akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), membusuk menjadi gas metana yang memicu pemanasan global, sekaligus menambah biaya pengelolaan sampah yang harus ditanggung pemerintah daerah.

Di saat yang sama, angka kemiskinan dan kekurangan gizi di Indonesia masih tinggi. Data resmi menunjukkan 23,36 juta penduduk miskin pada September 2025, atau 8,25 persen dari total penduduk. Di kota, angka kemiskinan 6,60 persen; di desa, 10,72 persen. Di balik statistik itu, ada jutaan keluarga yang hidup tanpa cadangan pangan, tanpa lahan untuk menanam, dan sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok.

Berbagai kajian menyebut sekitar 20 juta penduduk Indonesia masih kekurangan gizi dasar. Lebih dari sepertiga balita kita mengalami stunting. Secara sederhana, kita sedang hidup di negeri dengan “gunung makanan berlebih” di satu sisi, dan “jurang kekurangan gizi” di sisi lain. Yang hilang, yang belum kita bangun dengan sungguh-sungguh, adalah jembatan kelembagaan di antaranya.

Di titik inilah gagasan pendirian food bank dalam ekosistem MBG menjadi relevan, bahkan mendesak. Selama ini, banyak orang membayangkan food bank sebagai gudang makanan sisa. Padahal di berbagai kota dunia—Singapura, Shanghai, Tokyo, Mumbai—food bank adalah lembaga resmi yang mengelola surplus pangan secara profesional: tercatat, diuji, disimpan dengan rantai dingin, lalu dikirim cepat ke pihak yang membutuhkan.

Dalam konteks MBG, food bank nasional atau jaringan food bank mitra seharusnya menjadi simpul yang melengkapi desain besar program ini. Perannya tidak kecil.

Pertama, sebagai penerima surplus resmi. Semua bahan pangan di MBG dibeli dengan dana publik. Secara hukum, itu bukan milik pribadi pengelola dapur. Tanpa lembaga penerima yang sah, pengelola dapur berada dalam posisi serba salah. Menyerahkan kelebihan bahan atau makanan kepada pihak lain berisiko dianggap melanggar prosedur, bahkan menyalahgunakan barang negara. Akhirnya banyak yang memilih jalan paling aman: membuang atau memusnahkan kelebihan pangan, meski sebenarnya masih layak dimakan. Food bank menyediakan “alamat resmi” bagi surplus ini: ada berita acara, standar operasional, dan jejak digital yang bisa diaudit.

Kedua, sebagai penjaga keamanan pangan. Makanan dari dapur MBG tidak bisa sembarangan dibagi. Ia harus melewati sortasi, uji sederhana terhadap kualitas, dan bila perlu disimpan di fasilitas berantai dingin. Standar seperti suhu 4–8 derajat, batas maksimal empat jam distribusi makanan matang, dan registrasi fasilitas pada lembaga pengawas pangan adalah prasyarat. Food bank memastikan bahwa makanan yang diselamatkan bukan hanya banyak, tetapi juga aman.

Ketiga, sebagai perluasan jangkauan penerima manfaat. Penerima utama MBG sudah ditentukan oleh program pemerintah. Food bank memperluas lingkaran itu ke kelompok “miskin yang luput”: pekerja informal berpenghasilan harian, lansia miskin, penghuni rumah singgah, buruh pasar, hingga kantong-kantong kumuh di perkotaan yang kerap tidak tersentuh bantuan rutin.

Keempat, sebagai instrumen lingkungan. Setiap ton makanan yang tidak berakhir di TPA berarti sekitar 1,9 ton emisi CO₂e yang tidak lepas ke udara. Pada kapasitas penuh, penyelamatan sekitar 8.640 ton makanan per hari dapat mencegah hampir 6 juta ton CO₂e per tahun—kontribusi signifikan dari sektor pangan terhadap upaya menekan krisis iklim.

Lalu, seberapa besar dampak yang bisa dihasilkan jika Food Bank MBG benar-benar dijalankan?

Simulasi menunjukkan, jika 60 persen dari 1,4 juta ton limbah pangan MBG per tahun bisa diselamatkan, maka sekitar 2.301 ton pangan per hari kembali menjadi makanan, bukan sampah. Dengan rata-rata 400 gram per porsi, volume ini setara sekitar 5,75 juta porsi makanan per hari. Bahkan jika hanya sebagian yang langsung layak konsumsi, melayani 500.000 penerima manfaat per hari pada akhir 2026 tetap realistis.

Pada 2027, ketika jaringan SPPG berkembang hingga 30.000 unit, food bank berpotensi menjangkau hingga 2 juta penerima manfaat harian, termasuk sekitar 500.000 balita stunting dan 80.000 ibu hamil dari rumah tangga miskin. Selain itu, operasi food bank bisa menciptakan setidaknya 500 lapangan kerja baru di tahun pertama—di bidang pengumpulan, sortasi, pengemasan, dan distribusi—dan meningkat menjadi sekitar 2.000 lapangan kerja pada fase penuh.

Semua ini dapat dimulai dengan biaya operasional sekitar Rp 12,45 miliar di tahun pertama. Dibandingkan nilai pangan yang diselamatkan dan manfaat sosial-lingkungan yang dihasilkan, angka ini sangat rasional. Beban biayanya pun tidak harus dipikul sendirian oleh negara; bisa dibagi dengan dana zakat dan infak lembaga amil, program CSR BUMN dan swasta, serta hibah internasional.

Tentu, food bank tidak bekerja di ruang hampa. Di berbagai negara Asia, food bank berhasil justru karena hadir dalam ekosistem dukungan yang utuh. Di Singapura, misalnya, lembaga penyelamat pangan menggandeng ritel modern, hotel, dan restoran untuk mengalihkan surplus berkualitas tinggi kepada yang membutuhkan. Di Shanghai, Mumbai, dan Tokyo, kunci keberhasilan terletak pada teknologi inventaris digital, relawan yang terlatih, dan logistik berpendingin yang disiplin.

Indonesia sebenarnya sudah punya pondasi. Pedoman MBG telah menempatkan SPPG sebagai pusat ekonomi sirkular, mewajibkan pencatatan data operasional, menekankan keamanan pangan, penyimpanan sampel, pengawasan mutu, dan pelaporan digital. Beberapa food bank lokal dan program pangan lembaga zakat juga sudah berjalan di berbagai kota. Yang kita belum miliki adalah “food bank negara” yang terhubung langsung dengan MBG dan mendapat mandat jelas dalam kebijakan gizi nasional.

Pada akhirnya, gagasan food bank dalam ekosistem MBG bukan sekadar soal mengurangi pemborosan atau menjaga lingkungan. Ini menyentuh pertanyaan yang lebih dalam: seberapa serius kita terhadap keadilan pangan?

Negara sudah membayar beras, telur, daging, sayur, dan buah yang masuk ke dapur MBG. Pajak rakyat telah berubah menjadi jutaan porsi makanan setiap hari. Maka, negara juga memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap bahan yang masih layak konsumsi tidak berakhir di bak sampah, melainkan kembali ke piring mereka yang paling membutuhkan.

Food bank adalah bentuk konkret dari tanggung jawab itu. Ia mengubah potensi pemborosan menjadi kebermanfaatan, mengubah surplus menjadi solidaritas, dan mengubah sisa menjadi kehidupan bagi yang paling rapuh. Di tengah 1,4 juta ton pangan MBG yang berpotensi terbuang setiap tahun dan 23,36 juta warga yang masih berjuang memenuhi gizi harian, saatnya kita berhenti berkata “nanti”, dan mulai berkata “sekarang”.

Tugas kita bersama—pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, komunitas, dan para pegiat sosial—adalah memastikan bahwa dari dapur-dapur MBG, bukan hanya piring yang terisi hari ini, tetapi juga masa depan pangan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)