MINIMARKET KOPERASI, MINIMARKET KAPITALIS, DAN JALAN ALTERNATIF KDMP

Oleh: Suroto

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Selama ini, ketika masyarakat Indonesia berbelanja di toko modern, hampir selalu berjumpa dua jaringan ritel nasional besar yang berdiri berdampingan. Keduanya hadir secara masif di kota maupun desa. 

Total gerai mereka telah melampaui 40 ribu outlet. Jika dibandingkan dengan sekitar 80 ribu desa di Indonesia, artinya rata-rata setiap dua desa terdapat satu minimarket jaringan nasional.

Struktur pasar seperti ini menunjukkan konsentrasi yang serius. Monopoli dua pemain besar yang menguasai suplai, menentukan pola distribusi, dan memiliki daya tawar sangat tinggi terhadap produsen maupun konsumen. Dalam konteks inilah muncul wacana moratorium izin gerai baru dari sejumlah menteri.

Kekhawatiran tersebut tidak lahir dari ruang hampa. Ketika kita memasuki gerai mereka, rak-raknya didominasi produk pabrikan skala besar. Produk industri rumah tangga, usaha mikro, dan kecil nyaris tak mendapat ruang yang layak. Akibatnya, konsumen diarahkan pada produk korporasi besar baik impor maupun produksi konglomerat domestik.

Tidak tampilnya produk usaha kecil berarti mempersempit kesempatan usaha rumah tangga untuk naik kelas menjadi produsen. Rumah tangga diposisikan terutama sebagai hanya sebagai konsumen.

Keuntungan mengalir dan terakumulasi pada pemilik modal besar. Akumulasi itu memperkuat kemampuan mereka melakukan ekspansi, promosi agresif, hingga strategi perang harga.

Dalam praktik pasar, pemain bermodal besar dapat menurunkan harga secara ekstrem untuk menyingkirkan pesaing kecil. Setelah pesaing tumbang, harga kembali dinaikkan. Pola ini menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) bagi pelaku baru. Pasar menjadi tertutup dan dikendalikan oleh kekuatan modal yang sama.

Dampaknya terasa di tingkat lokal. Setiap gerai baru sering kali diikuti meredupnya warung dan toko kelontong tradisional. Perputaran uang daerah tersedot ke kantor pusat di kota besar. Pendapatan lokal menyusut, lapangan kerja informal hilang, dan ketimpangan melebar. Dalam jangka panjang, ekonomi daerah menjadi rapuh karena basis produksinya tidak berkembang.

Di berbagai negara, jaringan ritel besar dibatasi melalui regulasi zonasi, pembatasan jumlah gerai, serta pengaturan jam operasional. Pembatasan ini bukan bentuk anti-bisnis, melainkan mekanisme menjaga struktur pasar agar tetap kompetitif dan adil. Tanpa regulasi, kekuatan modal yang sangat besar bahkan berpotensi memengaruhi kebijakan publik demi kepentingannya sendiri.

Tawaran “kolaborasi” kepada UMKM dan koperasi pun perlu dibaca secara kritis. Dalam banyak kasus, kolaborasi menjadikan pelaku kecil bergantung pada jaringan besar dalam pola kooptasi. Mereka kehilangan otonomi harga dan pasokan. Ketika pasar sudah mapan, akuisisi menjadi langkah yang mudah dilakukan. Alih-alih memperkuat kemandirian, kemitraan berubah menjadi subordinasi.

Minimarket Jaringan Koperasi

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa jaringan ritel besar tidak selalu identik dengan kapitalisme korporasi. Di Singapura, jaringan ritel koperasi NTUC FairPrice hadir luas dan menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar ritel pangan nasional. Formatnya beragam, dari minimarket hingga hipermarket.

Perbedaannya bukan pada ukuran toko, melainkan pada struktur kepemilikan dan tujuan usaha. NTUC FairPrice dimiliki oleh warga Singapura dalam bentuk koperasi. Konsumen adalah anggota sekaligus pemilik. Keuntungan dibagikan kembali kepada anggota berdasarkan partisipasi belanja. Prinsip kuasa organisasinya juga jelas: satu anggota, satu suara.

Model ini membuat konsumen tidak sekadar menjadi objek pasar. Mereka memiliki hak menentukan arah kebijakan usaha melalui pemilihan pengurus secara periodik. Loyalitas lahir dari rasa memiliki, bukan sekadar promosi harga.

Lebih jauh, koperasi ini menjalankan fungsi stabilisasi harga dan distribusi. Mereka mengalokasikan sebagian surplus untuk program sosial, subsidi kelompok rentan seperti untuk manula dan balita, serta intervensi harga ketika terjadi gejolak. Orientasinya bukan semata laba maksimum, melainkan keseimbangan antara efisiensi usaha dan keadilan sosial.

Hal penting yang dapat dicatat, pemerintah Singapura pada masa Lee Kuan Yew memberikan dukungan kebijakan yang konkret. Koperasi NTUC FairPrice, memperoleh insentif fiskal dalam bentuk pembebasan pajak (tax free). Kebijakan ini bukan privilese tanpa dasar, melainkan pengakuan bahwa koperasi menjalankan fungsi publik, karena turut  menjaga stabilitas harga, melawan kartel, serta mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata. Dengan kata lain, koperasi dianggap telah menjalankan sebagian tujuan pajak itu sendiri melalui mekanisme bisnis yang berkeadilan.

Model serupa berkembang di Jepang melalui jaringan CO-OP Japan dan federasi koperasi pertanian Zen-Noh. Di negara-negara Skandinavia seperti Denmark dan Finlandia, koperasi ritel menjadi pemain dominan dalam distribusi pangan. 

Perbandingannya dengan ritel kapitalis di Indonesia menjadi terang. Di sini, konsumen murni hanya pembeli. Keuntungan mengalir ke pemegang saham yang umumnya bagian dari elite  kelompok konglomerasi. Pengambilan keputusan terpusat dan berorientasi pada akumulasi laba privat. Distribusi kekayaan bersifat vertikal, bukan horizontal.

KDKMP sebagai Jalan Alternatif

Indonesia terlalu lama memuja koperasi dalam retorika, tetapi membiarkannya lemah dalam praktik. Sementara itu, pasar dibiarkan terkonsentrasi tanpa instrumen koreksi yang memadai.

Inisiatif Presiden Prabowo Subianto membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membuka peluang membangun jaringan ritel berbasis kepemilikan warga. Jika gerai ritel, apotek, gudang, dan unit usaha lain benar-benar dimiliki dan dikendalikan anggota desa, maka perputaran uang dapat tinggal di desa. Surplus usaha kembali menjadi pendapatan bersama.

Kuncinya harus kembali ke jatidiri koperasi dan  bukan sekadar pendirian secara administratif badan hukum koperasi. KDKMP harus dikelola dengan prinsip koperasi yang otentik: keanggotaan sukarela, kendali demokratis, transparansi, dan pembagian sisa hasil usaha secara adil.

Pemerintah pun perlu menyiapkan dukungan nyata, termasuk akses pembiayaan dan insentif fiskal seperti misalnya pembebasan seperti yang dijalankan di Singapura sebagai pengakuan atas fungsi sosial yang dijalankan koperasi.

Pilihan kebijakan ke depan akan menentukan arah struktur ekonomi kita. Apakah kita membiarkan duopoli semakin menguat dan kekayaan semakin terkonsentrasi, atau membangun alternatif jaringan ritel yang dimiliki bersama dan mendistribusikan manfaatnya secara luas. Minimarket bisa menjadi alat akumulasi segelintir elite, tetapi bisa pula menjadi instrumen demokrasi ekonomi, melalui koperasi. (*)