IKPRI Soal Pinjol : "Perlu Ketegasan Pemerintah dan Kembalikan Marwah Koperasi"

     Pinjaman Online (Pinjol), terlebih yang ilegal, marak beberapa tahun terakhir, menjadikan kantong peminjam jebol. Bahkan, modus-modus penagihan yang luar biasa kasar, menjadikan sejumlah peminjam sampai mengakhiri hidup.      Data dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pinjol yang terdaftar di lembaga tersebut per 10 Desember 2018 baru berjumlah 78 perusahaan. Jumlahnya naik menjadi 107 p[...]

Dua Kopdit di Kalbar Diperiksa Terkait Izin Usaha?

Polda Kalbar memeriksa dua koperasi kredit (Kopdit) atau credit union (CU) yang disinyalir menyalahi izin usaha. Seperti apa pelanggarannya?Kalimantan Barat (Kalbar) selama ini dikenal dengan koperasi kredit (kopdit) yang handal. Setidaknya ada tiga kopdit besar ada di provinsi ini.Ketiga kopdit besar di Kalbar yakni CU Lantang Tipo. Koperasi ini diidirikan pada  2 Februari 1976. Anggota koperasi[...]

Polemik Seputar Larangan Masjid Berkoperasi

    “Saya selalu katakan masjid jangan berdagang atau berusaha. Pengalaman saya sebagai ketua masjid di Makassar, dua kali saya bikin unit usaha seperti koperasi dan usaha milik masjid, semuanya rugi, saya harus tanggung karena saya ketuanya. Semenjak itu saya tegaskan jangan masjid yang berdagang tapi jamaahnya yang berdagang,” ucap Yusuf Kalla, ketika penandatangan nota kesepahaman anta[...]

UU HPP, UMKM Penghasilan Dibawah Rp 500 Juta Bebas PPh!

       Kalangan UMKM bakal bersukacita. Hal ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Sidang Paripurna pada Kamis (7/10) lalu. Dengan UU ini, pajak penghasilan (PPh) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun akan bebas pajak.          Melalui UU HPP ini, warteg, pedagang kecil, warung-warung [...]

Menanti Koperasi Kalahkan Kartel Pangan

     Seorang peternak ayam petelur dari Blitar bernama Suroto, mendadak jadi pemberitaan, pekan lalu. Sempat protes melalui spanduk kecil kepada rombongan Presiden yang tengah melintas di jalan lantas ditangkap polisi, Suroto akhirnya diundang bertemu presiden dan mendapat bantuan pakan ternak.      Kasus Suroto dan ribuan peternak ayam petelur di negeri ini, niscaya belum akan selesai dik[...]

Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi Marak, Begini Modusnya..

    Saat ini tren pinjaman online (pinjol) mengalami peningkatan sejak pandemi covid 19. Meski demikian, kasus pinjol ilegal cukup mencuat dan membuat masyarakat resah. Apalagi banyak juga ditemukan pinjol ilegal yang mengatasnamakan koperasi.     Kehadiran jasa pinjaman memang online memberikan manfaat bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, termasuk bagi UMKM dalam mendap[...]

Kopdit Deklarasikan Tolak Holding Ultra Mikro

     Gelombang penolakan rencana Holding Ultra Mikro (HUM) kembali terjadi. Kali ini, kalangan Koperasi Kredit (Kopdit) turut menyuarakan penolakannya. Selama ini, Kopdit dikenal sebagai salah satu entitas gerakan koperasi yang konsisten menerapkan prinsip koperasi dan memiliki kultur pendidikan anggota yang kuat.     Melalui rilis media yang diterima Warta Koperasi pagi (1/7) ini, sejumlah[...]

RAT IKPRI : Pertahankan Performa Bagus di Tengah Pandemi

Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI), sukses menghelat Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun Buku 2020, di Jakarta, Kemarin (23-24/6). Seperti tahun sebelumnya, teknis pelaksanaan RAT dilakukan secara tatap muka terbatas dan virtual melalui aplikasi Zoom. Sejumlah kinerja bagus di sejumlah sektor usaha ditorehkan IKPRI di tengah situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda akan berakhir[...]

Kemitraan LPDB dengan Penegak Hukum Petakan Modus Tindak Pidana

    Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPDB-KUKM) menjalin sinergitas dengan para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri  (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati). Sinergitas itu dalam rangka terkait kemudahan akses pembiayaan, akses informasi, akses penj[...]

Holding Ultra Mikro Berpretensi Rugikan Koperasi dan LKM

    Sejumlah entitas publik dan gerakan koperasi yang tergabung dalam “Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro” menyebutkan, kebijakan holding akan mematikan koperasi dan lembaga keuangan milik masyarakat.      Hal itu dikemukakan Koordinator Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro Suroto, dalam siaran pers yang diterima Warta Koperasi, Senin pagi (21/6). Kebijakan holding ultra mikro ditengarai[...]