Harkop 72 Antara Seremoni dan Kemandirian

Terkait Harkopnas, jika masa sejak pertama kali koperasi diperkenalkan di era kolonial (1896) masuk hitungan, gerakan koperasi di tanah air sudah berusia lebih dari seabad. Di usia yang demikian matang itu, di banyak negara,  telah memunculkan koperasi-koperasi besar dan sehat. Sehat organisasi, berdaya secara ekonomi. Di kawasan dengan koperasi-koperasi sukses, muara organisasi dan kelembagaannya mengerucut pada satu hal : kemandirian. Itu pula salah satu kelemahan fatal gerakan koperasi di Indonesia, begitu susah untuk mandiri.  

Sejumlah kalangan mengkritik ketidakmandirian gerakan koperasi, termasuk terkait perayaan Harkopnas, yang konon seringkali harus “mengemis” bantuan negara. Dalam percakapan grup medsos pegiat koperasi yang Warta Koperasi juga ikuti, Kadinaskop UKM  Jateng Emma Rachmawati tidak memungkiri hal itu. Ia membayangkan, di Jawa Tengah ada 23.000 Koperasi, jika masing-masing koperasi berkontribusi Rp 1 juta saja untuk Harkop, maka akan ada uang Rp 2,3 M. Kenyataannya tidak semudah itu. Kami sampai ‘mengemis’ untuk mendorong koperasi berkontribusi. “Saya akan coba, tahun depan Jawa Tengah tidak akan membiayai HUT Koperasi. Kami hanya akan adakan Jambore saja. Saya ingin melihat apakah ada Koperasi yang bergerak menjadi koordinator dan bergerak menghimpun kekuatannya untuk Hari nya sendiri.

Menilai hal itu, praktisi koperasi kredit Abbat Elias berpendapat, masih didapatinya orang-orang koperasi yang apatis dan tidak mau berkontribusi untuk merayakan hari koperasinya, merupakan sikap mental resultan dari hasil pembinaan dan pendidikan koperasi selama ini. “Solidaritas antara koperasi juga sangat rendah bahkan cenderung ingin membesarkan dirinya sendiri. Padahal, solidaritas merupakan nilai inti yang harus dilaksanakan setiap insan koperasi,” papar Abbat. Kalau ada pihak yang ujug-ujug datang minta sumbangan setiap hari raya koperasi, maka wajar jika mereka tidak akan hiraukan karena mereka tdk pernah diajak kerjasama sebelumnya. 

Akhirnya, imbuh Abbat, setiap tahun Harkopnas nampak meriah tetapi oleh orang lain, bukan orang-orang koperasi. “Tidak mengurangi rasa hormat kepada Dinas Koperasi Jawa Tengah yang sudah berjuang untuk berkoordinasi namun hasilnya sangat minim, itulah hasil pembinaan selama ini. Dampak dari hilangnya rasa Solidaritas. Lain kali, serahkan saja perayaan harkopnas kepada Koperasi. Apakah Induk, Pusat, atau Koperasi tingkat Nasional. Biarkan mereka yang mengkoordinasi. Kalau toh hasilnya juga jelek, itulah tampilan koperasi sebenarnya, tidak perlu disulap atau make up,” papar Abbat.

Aktivis dan praktisi koperasi Suroto beropini, setiap tahun  Perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) selalu saja terlihat seremonial. Kegiatan yang diselenggarakan menghabiskan dana sebesar 10 miliar dari sumber pajak  masyarakat. Tapi kondisi koperasi tetap tertinggal di buritan, ditelan oleh mafia kartel, konglomerasi bisnis privat yang eksploitatif.  

Hingga kini, jumlah koperasi kita sebanyak 150 ribu. Jumlah ini kalau dirata-rata berarti ada 2 di tingkat desa. Tapi rupanya kondisi ini belum juga memberikan makna bagi kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ini dapat kita lihat dari kontribusi koperasi terhadap PDB ( Produk Domestik Bruto) yang kurang dari 5 persen.   Faktanya koperasi hanya jadi nyanyian indah dalam seremoni. Tapi tidak dalam praktek hidup sehari-hari kita. Usaha mikro kecil kita jumlahnya 98,9 persen. Mereka dibiarkan berkompetisi satu sama yang lain tanpa aturan yang memadai. Sementara hulunya semua dikuasai dalam sistem duo oligipoli.  

Ini sama saja praktek dari homo homini lupus, manusia satu memangsa manusia yang lain. Ini jelas tidak sesuai dengan konsep sistem demokrasi ekonomi sebagaimana kita anut.  Kita juga menjadi sangat ketinggalan dengan koperasi di negara lain yang sudah menjadi konglomerasi milik rakyat. Sebut misalnya satu koperasi NTUC Fair Price di Singapura yang kuasai 73 persen market ritel di negara itu, SANASA yang kuasai 16 sektor strategis bisnis di negara ini. 

Koperasi NRECA ( National Rural Elextricity Co-operative Association (NRECA) yang menjadi penyedia layanan listrik yang beroperasi di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Koperasi susu Fonterra dari New Zeland yang kuasai 34 persen pangsa pasar koperasi dunia, Koperasi Kredit Desjardin yang jadi bank terbaik Canada dan lain sebagainya.  Koperasi bergerak di seluruh sektor ekonomi sampai dengan layanan publik. Dari pemenuhan kebutuhan sehati hari hingga penyediaan layanan publik semacam rumah sakit, sekolah, kampus, transportasi, listrik dan lain-lain. 

“Harusnya kegiatan semacam Harkop itu menjadi milik gerakan koperasi, bukan diorganisir oleh event organizer yang motifnya mencari untung sampai-sampai usaha koperasi yang memiliki kualitas produk tidak bisa ikut menyewa stand karena ternyata stand yang ada dijual hingga 30 juta rupiah per stand,” papar Suroto, yang juga salah satu penerima penghargaan Bhakti Koperasi 2019 di ajang Harkopnas di Purwokerto.

“Hari koperasi itu harusnya jadi ajang untuk melakukan refleksi bersama, bahwa koperasi yang telah sejak 3 tahun lalu diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu adalah gerakan menolong diri sendiri melalui cara kerjasama. Bukan dari pemerintah untuk event organizer yang berorientasi profit. Sehingga nyambung dengan thema yang diusung :  Reformasi Total Koperasi”. (PRIONO (Purwokerto)/FOTO ISTIMEWA)