Alih-alih berhasil rekonsiliasi dan membangun organisasi dengan kepengurusan tunggal, tubuh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kembali terbelah dua.
Hal itu menyusul terbentuknya Dekopin hasil musyawarah nasional (munas) Hotel Sultan, 28 Desember silam, yang mendudukkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum baru Dekopin.
Keterpilihan Bambang Haryadi, berselang sepuluh hari dari terpilihnya Nurdin Halid dalam Munas Dekopin di Mercure Convention Center, Ancol.
Identik dengan terpilihnya ketua "Dekopin Ancol" Nurdin Halid, terpilihnya Bambang Haryadi sebagai Ketum baru "Dekopin Sultan" juga berdasarkan kesepakatan aklamasi dari para peserta yang hadir.
"Ahamdulillah Munas Dekopin 2024 dalam rangka rekonsiliasi baru selesai, menghasilkan satu keputusan, mudah-mudahan bisa diterima semua pihak dan salah satunya adalah peserta Munas memberikan mandat kepada saya untuk menjadi Ketua Umum Dekopin periode 2024-2029," kata Bambang kepada wartawan di lokasi, Sabtu (28/12/2024).
Dalam munas Hotel Sultan ini, menyepakati anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Said Abdullah, sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Dekopin.
Meskipun mengklaim sebagai Dekopin rekonsiliasi, tak tampak satu pun figur Dekopin hasil Munas Ancol yang mengantarkan Nurdin Halid kembali di pucuk pimpinan Dekopin.
Tak sampai sepekan sebelumnya, entitas gerakan koperasi sempat menguarkan optimisme menyusul beredarnya foto antara Nurdin Halid dan Priskhianto di media sosial. Nama yang disebut terakhir, merupakan Ketum Dekopin pengganti Sri Untari dalam Munas Dekopin di Asrama Pondok Haji, Surabaya (2/12). Di foto itu, keduanya berjabat tangan erat sembari menebar senyum.
Audit APBN dan Asset Dekopin
Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) versi Hotel Sultan Bambang Haryadi, langsung bikin pernyataan menggebrak usai terpilih. Pihaknya bakal melakukan audit atas aset Dekopin dan juga penggunaan dana hibah dari APBN dalam 10 tahun terakhir.
Seperti diketahui, penggunaan APBN oleh Dekopin telah lama menjadi pro dan kontra. Akuntabilitas dan transparansinya diragukan. Bahkan, 'jatah' APBN itu belakangan dihentikan.
Bambang mengaku siap melapor ke Kejaksaan Agung andai ada penyimpangan atau indikasi korupsi penggunaan dana hibah dari APBN oleh Dekopin.
Langkah Bambang menarik jika didudukkan sebagai ikhtiar menjadikan Dekopin sebagai lembaga yang akuntabel. Meskipun tak sedikit yang menyebut upaya politikus Gerindra itu, adalah salah satu cara untuk memepet Nurdin Halid yang punya catatan gelap sebagai narapidana kasus korupsi.
Bambang juga menegaskan bakal menata ulang aset Dekopin setelah dirinya terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin.
Rekonsiliasi Dekopin tampaknya masih jauh panggang dari api. Baik kubu Nurdin Halid maupun pihak Bambang Haryadi, sama-sama mencoba memperkuat posisi masing-masing.
Aroma politisasi Dekopin juga kian kental. Seperti bisa dibaca di pemberitaan media massa, kedua kubu memamerkan secara terbuka patron-klien yang membantunya memperkuat relasi kuasa.
Gerakan koperasi Indonesia kembali harus menelan pil pahit tahun ini. Berharap lega dengan terwujudnya Dekopin hasil rekonsiliasi, malahan disodori drama saling salip di pucuk tertinggi. (*/Prio).