MENINJAU KEMBALI PENETAPAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI SEBAGAI USAHA BERISIKO TINGGI

Oleh: R. Nugroho M

Praktisi Koperasi

Tidak Semestinya menyamakan Gerakan Saling Menolong dengan Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi..

Usaha simpan pinjam Koperasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tumbuh dari jati diri dan prinsip dasar koperasi, yaitu semangat kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas, dan saling menolong di antara anggota.

Melalui kegiatan ini, anggota menghimpun simpanan dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesama anggota.

Dengan demikian, usaha simpan pinjam koperasi bukan sekadar kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga instrumen pemberdayaan ekonomi anggota.

Namun, muncul persoalan ketika usaha simpan pinjam koperasi ditempatkan dalam kategori usaha berisiko tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Pasal 184 Peraturan Pemerintah 28/2005 memang menetapkan bahwa Perijinan Berusaha sektor perkoperasian meliputi kegiatan usaha simpan pinjam  tetapi Pasal tersebut tidak menyebutkan: Usaha Simpan Pinjam Koperasi berisiko tinggi, menengah dan rendah.

Lalu dari mana Usaha Simpan Pinjam Koperasi ditentukan sebagai berisiko tinggi  ?  ketentuan Permenkop Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara tegas menyebutkan Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah usaha berisiko tinggi

Penetapan tersebut patut dipertanyakan dan perlu ditinjau kembali. Bukan karena usaha simpan pinjam koperasi bebas dari risiko, tetapi karena penilaian risiko dalam sistem perizinan berusaha harus didasarkan pada karakteristik kegiatan usaha yang sesungguhnya, bukan semata-mata karena kegiatan tersebut berada dalam sektor keuangan.

MEMAHAMI HAKIKAT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Ada perbedaan mendasar antara kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dengan kegiatan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat luas untuk kepentingan bisnis.

Dalam koperasi, simpanan berasal dari anggota dan pelayanan pinjaman pada prinsipnya ditujukan kepada anggota. Hubungan ekonomi tersebut dibangun atas dasar keanggotaan, kesepakatan bersama, tanggung jawab kolektif, dan keputusan rapat anggota.

Koperasi bukan sekadar badan usaha yang mempertemukan pemilik modal dengan pengguna jasa. Koperasi merupakan organisasi ekonomi milik anggota, dikelola oleh anggota, dan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada anggota.

Karena itu, pendekatan regulasi terhadap usaha simpan pinjam koperasi semestinya mempertimbangkan karakteristik kelembagaan dan hubungan ekonomi tersebut.

Memang, kegiatan simpan pinjam memiliki risiko, seperti kredit bermasalah, ketidakmampuan memenuhi kewajiban likuiditas, penyalahgunaan dana, dan kelemahan tata kelola. Akan tetapi, risiko-risiko tersebut merupakan risiko pengelolaan keuangan yang harus diantisipasi melalui sistem pengawasan, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang memadai.

Keberadaan risiko keuangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kegiatan usaha tersebut harus dikategorikan sebagai usaha berisiko tinggi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

MENGUJI KETEPATAN METODOLOGI PP NOMOR 28 TAHUN 2025

PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur bahwa penetapan tingkat risiko kegiatan usaha harus melalui analisis yang mempertimbangkan jenis kegiatan usaha, skala usaha, tingkat bahaya, dan kemungkinan terjadinya bahaya.

Dalam penilaian tingkat bahaya, regulasi tersebut memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Pertanyaannya, apakah karakteristik usaha simpan pinjam koperasi yang pelayanannya terbatas pada transaksi antar anggota memiliki karakteristik bahaya yang secara metodologis memenuhi kriteria usaha berisiko tinggi tersebut?

Usaha simpan pinjam koperasi pada dasarnya merupakan kegiatan pelayanan keuangan. Kegiatannya tidak secara langsung menghasilkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekologis, atau bahaya fisik terhadap keselamatan manusia sebagaimana dapat terjadi pada kegiatan industri tertentu.

Kalaupun terdapat risiko terhadap anggota akibat kegagalan pengelolaan dana, risiko tersebut harus diidentifikasi, diukur, dan dinilai berdasarkan karakteristik kegiatan simpan pinjam itu sendiri.

Oleh karena itu, penetapan usaha simpan pinjam koperasi sebagai usaha berisiko tinggi seharusnya dapat dijelaskan melalui hasil analisis risiko yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak cukup hanya dengan menempatkan kegiatan simpan pinjam dalam kelompok sektor keuangan, kemudian secara otomatis menetapkannya sebagai kegiatan berisiko tinggi.

Klasifikasi sektoral tidak boleh menggantikan kewajiban melakukan analisis risiko secara objektif.

Risiko Keuangan Tidak Selalu Identik dengan Risiko Perizinan Berusaha

Hal lain yang perlu diluruskan adalah pemahaman mengenai risiko keuangan dan risiko dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko tata kelola memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan simpan pinjam.

Namun, keberadaan risiko tersebut seharusnya menjadi dasar untuk merancang sistem pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik usaha koperasi.

Tidak berarti setiap kegiatan yang memiliki risiko keuangan harus secara otomatis masuk dalam kategori risiko tinggi untuk kepentingan perizinan.

Jika pendekatan tersebut diterapkan tanpa membedakan karakteristik dan skala usaha, maka koperasi simpan pinjam dengan jumlah anggota terbatas, modal relatif kecil, dan pelayanan yang hanya ditujukan kepada anggotanya dapat diperlakukan sama dengan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan, skala, dan jangkauan risiko jauh lebih besar.

Pendekatan demikian berpotensi menimbulkan beban regulasi yang tidak proporsional, terutama bagi koperasi kecil dan menengah dan menimbulkan keresahan para pengurus koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagai kegiatan saling menolong yang dihayati dan diamalkan dalam tata kelola Usaha Simpan Pinjam dalam koridor nilai dan prinsip koperasi.

Padahal, prinsip pengaturan berbasis risiko justru menuntut agar persyaratan perizinan sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi kegiatan usaha.

JANGAN SAMPAI REGULASI MENGGESER JATI DIRI KOPERASI

Koperasi simpan pinjam lahir dari kebutuhan anggota untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Nilai ekonominya tidak hanya diukur dari besarnya aset, keuntungan, atau volume transaksi, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kesejahteraan anggota.

Apabila seluruh usaha simpan pinjam koperasi diperlakukan dengan pendekatan perizinan yang sama seperti lembaga keuangan komersial, tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik kelembagaan dan pelayanan, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran orientasi pengaturan koperasi keluar dari jati dirinya.

Regulasi seharusnya memperkuat kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya, bukan justru menciptakan hambatan administratif yang tidak sebanding dengan risiko nyata kegiatan usahanya.

Tentu saja, koperasi tetap wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap dana anggota. Namun, kewajiban tersebut harus dirumuskan secara proporsional berdasarkan skala, karakteristik, dan tingkat risiko masing-masing koperasi.

Peninjauan Kembali Merupakan Kebutuhan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penetapan usaha simpan pinjam koperasi sebagai usaha berisiko tinggi berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 perlu ditinjau kembali terutama penetapannya dalam aturan turunannya pada Permenkop 4 tahun 2005.

Pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap metodologi penilaian risiko yang digunakan dalam menetapkan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi sebagai kategori berisiko tinggi.

Evaluasi tersebut setidaknya harus menjawab beberapa persoalan:

Apakah penetapan risiko tinggi telah didasarkan pada analisis karakteristik kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, atau hanya berdasarkan klasifikasi sektoral?

Apakah skala usaha, jumlah anggota, volume simpanan, besaran pinjaman, dan jangkauan pelayanan telah menjadi variabel dalam penilaian risiko?

Apakah risiko kredit dan likuiditas telah dibedakan secara tepat dari parameter bahaya yang digunakan dalam metodologi perizinan berusaha berbasis risiko?

Apakah telah tersedia data dan kajian yang membuktikan bahwa seluruh kegiatan usaha simpan pinjam koperasi layak ditempatkan dalam kategori risiko tinggi?

Apakah telah dipertimbangkan dampak penerapan persyaratan perizinan terhadap keberlangsungan koperasi kecil dan menengah?

Pemerintah dalam hal Kemeterian Koperasi RI perlu mempertimbangkan klasifikasi risiko yang lebih proporsional, dengan membedakan karakteristik, skala, jangkauan pelayanan, dan kemampuan pengelolaan risiko masing-masing koperasi.

PENUTUP: REGULASI HARUS MEMPERKUAT, BUKAN MEMBEBANI GERAKAN KOPERASI

Kita tidak sedang memperjuangkan agar usaha simpan pinjam koperasi dibebaskan dari pengawasan. Kita juga tidak sedang mengabaikan risiko yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dana anggota.

Yang kita perjuangkan adalah ketepatan cara pandang dan ketepatan metodologi dalam menetapkan tingkat risiko.

Koperasi harus dikelola secara sehat, profesional, dan bertanggung jawab. Tetapi profesionalisme tidak harus dibangun dengan menyamakan seluruh koperasi dengan lembaga keuangan komersial. Pengawasan harus kuat, tetapi persyaratan perizinan juga harus adil dan proporsional.

Jangan sampai semangat saling menolong yang menjadi fondasi usaha simpan pinjam koperasi justru dibebani oleh klasifikasi risiko yang tidak didasarkan pada penilaian karakteristik kegiatan usaha secara cermat.

PP Nomor 28 Tahun 2025 semestinya menjadi instrumen untuk membangun sistem perizinan yang objektif, proporsional, dan berkeadilan. Karena itu, penetapan usaha simpan pinjam koperasi sebagai usaha berisiko tinggi perlu dievaluasi dan ditinjau kembali.

Sebab, regulasi yang baik bukanlah regulasi yang sekadar memperketat persyaratan, melainkan regulasi yang mampu melindungi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Koperasi membutuhkan pengawasan yang sehat, bukan beban regulasi yang berlebihan.(*)