Membeli Bukopin: Menolong Koperasi atau Membeli Masalah?

Oleh Ahmad Subagyo

Ketua Umum ADEKMI

Jika Bukopin kembali dimiliki koperasi, apakah pedagang kecil lebih mudah memperoleh modal? Apakah bunga pinjaman menjadi lebih ringan? Atau, yang berganti hanya pemiliknya, sementara anggota koperasi tetap menghadapi pintu kredit yang sulit dibuka?

Pertanyaan itu lebih penting daripada romantisme memulangkan sebuah nama. Gagasan Menteri Koperasi Ferry Juliantono membentuk konsorsium koperasi untuk membeli aset dan ikut mengelola kembali usaha dalam kelompok KB Kookmin patut dibahas. Namun, semangat keberpihakan harus diterjemahkan menjadi manfaat yang nyata.

Kita perlu membedakan gagasan dan keputusan. Rencana konsorsium bukan berarti pemerintah sudah memutuskan membeli bank. Dalam pemberitaan 11 November 2026 yang dikutip artikel ini, KB Bank menyatakan tidak ada rencana pelepasan saham oleh induknya. Jadi, jangan memperlakukan wacana sebagai transaksi yang selesai.

Justru sebelum uang dikeluarkan, pertanyaan sulit harus diajukan: mengapa harus membeli bank, siapa yang membayar, dan siapa yang menanggung jika rencana tidak berjalan?

Memiliki Bank Bukan Satu-satunya Jalan

Pemerintah sebenarnya memiliki jalur pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB dan Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Tugas keduanya berbeda, tetapi sama-sama relevan untuk membantu koperasi dan usaha kecil.

LPDB membiayai koperasi, dengan manfaat bagi usaha perorangan melalui keanggotaan. PIP mengelola pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha yang belum terlayani bank, melalui lembaga perantara, termasuk koperasi. Artinya, membantu rakyat kecil tidak selalu harus dimulai dengan memiliki bank.

Yang perlu diperiksa ialah penyebab tersendatnya pembiayaan. Apakah dana terbatas, proses terlalu lambat, jaminan kurang, atau pembukuan koperasi belum rapi? Persoalan berbeda membutuhkan penyelesaian berbeda.

Jika kendalanya pembukuan, bantulah pembukuannya. Jika jaminan kurang, perkuat penjaminannya. Jangan membeli kendaraan baru ketika jalan menuju tempat usaha masih rusak.

Biaya membeli bank harus dibandingkan dengan biaya memperbaiki layanan yang tersedia. Pilihannya bukan sekadar mana yang terlihat besar, melainkan mana yang lebih cepat, murah, dan efektif menjangkau anggota.

Pemilik Berganti, Kredit Belum Tentu Mudah

Bayangkan koperasi yang sulit memperoleh pinjaman karena catatan usahanya berantakan. Setelah bank berganti pemilik, apakah permohonannya otomatis diterima? Belum tentu. Pemilik berubah, tetapi penilaian kemampuan membayar tetap diperlukan.

Karena itu, janji bahwa bank milik koperasi pasti melayani semua koperasi harus dihindari. Pengambilalihan bank tetap membutuhkan izin dan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. Keberpihakan tidak menghapus kehati-hatian.

Bantuan bunga, penjaminan, dan pendampingan dapat dirancang agar pembiayaan lebih mudah diakses. Namun, sumber biayanya harus jelas. Siapa membayar subsidi? Siapa menanggung kerugian ketika pinjaman tidak kembali?

LPDB dan jalur pembiayaan PIP juga jangan dikurangi hanya untuk membenarkan pembelian bank. Koperasi tidak boleh sekadar dipindahkan dari satu antrean ke antrean lain dengan hambatan yang sama.

Bagi anggota, ukuran keberhasilan sederhana: berapa dana diterima, berapa seluruh biaya dibayar, dan apakah usaha berkembang. Bunga rendah tidak berarti murah jika biaya tambahan justru memberatkan.

Jangan Membesarkan Pesaing Sendiri

Ada risiko lain yang perlu diantisipasi. Koperasi mungkin ikut menyetor modal membeli bank, tetapi bank kemudian menawarkan pinjaman langsung kepada anggota koperasi yang paling sehat usahanya dan paling lancar pembayarannya.

Jika pelanggan terbaik berpindah, koperasi kehilangan sumber pendapatan sekaligus kekuatan usahanya. Dalam keadaan itu, koperasi seperti membesarkan pesaing menggunakan uang sendiri. Ini risiko yang harus dicegah, bukan tuduhan bahwa hal tersebut sudah terjadi.

Tentu anggota bebas mencari layanan lebih baik. Koperasi tidak berhak mempertahankan mereka melalui layanan mahal atau buruk. Namun, kebijakan pemerintah seharusnya memperkuat kemampuan koperasi melayani anggota, bukan memperlemah posisinya.

Pembagian peran dapat dirancang lebih sehat: bank menyediakan pendanaan dan fasilitas pembayaran, sedangkan koperasi mendampingi serta melayani anggota. Bank mengerjakan bagian yang sulit dilakukan koperasi sendirian, tanpa harus mengambil alih hubungan dengan anggotanya.

Uang Siapa, Risiko Siapa?

Sebelum berbicara harga, buka dulu sumber uangnya. Koperasi mana yang membeli? Apakah anggota memahami risiko? Jika pemerintah atau Danantara dilibatkan, apa dasar keputusan dan sumber dananya? Keterlibatan mereka tidak boleh diasumsikan hanya dari sebuah wacana.

Bank milik negara juga berbeda dengan bank milik koperasi. Jika pemerintah membayar dan mengendalikan arah usaha, jangan terburu-buru menyebutnya milik gerakan koperasi. Nama koperasi bukan stempel pembenar investasi.

Objek pembelian pun harus terang. Membeli gedung atau aset tidak sama dengan membeli saham yang memberikan kendali. Status perusahaan terbuka juga tidak berarti pengambilalihan harus dilakukan dengan memborong saham melalui perdagangan harian di bursa.

Sesudah pembelian, bank mungkin membutuhkan tambahan modal. Siapa menyetornya? Jika kinerja meleset, siapa menanggung? Anggota berhak mengetahui jawabannya sebelum dana mereka dipertaruhkan.

Pengurus wajib membandingkan pilihan: membeli saham bank, menambah modal usaha anggota, atau memperbaiki pelayanan. Anggota harus diajak menimbang manfaat dan risiko, bukan sekadar menyetujui keputusan jadi.

Kajian itu perlu menjelaskan biaya pembelian, kebutuhan modal berikutnya, pembagian peran, serta dampak terhadap layanan yang sudah berjalan. Tanpa penjelasan tersebut, dukungan anggota berisiko dibangun di atas harapan, bukan pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan.

Saya tidak menolak bank milik koperasi. Yang perlu ditolak ialah anggapan bahwa kepemilikan bank otomatis menyejahterakan anggota. Keputusan besar membutuhkan kajian terbuka, bukan nostalgia. Ukurannya harus dapat diperiksa anggota: akses modal membaik, biaya total menurun, dan layanan benar-benar membantu usaha. Tanpa ukuran itu, kebanggaan memiliki bank mudah menjadi beban bersama.

Bukopin boleh ingin dipulangkan. Namun, yang harus kembali lebih dahulu adalah manfaat: modal terjangkau, layanan baik, dan usaha anggota yang tumbuh. Jangan sampai banknya kembali, tetapi koperasinya kehilangan rumah.(*)