Oleh : PRIONO
Koperasi gagal bayar masih terus bermunculan. Ibarat sejarah (buruk) yang terulang, selain menimbulkan kerugian materi hingga triliunan rupiah, ada kerugian paling besar yang diderita oleh gerakan koperasi Indonesia : reputasi buruk. Padahal, lima tahun terakhir bermunculan anak-anak muda penuh gairah dan inovatif dalam mengembangkan ekonomi dan sosial melalui koperasi yang ramah teknologi. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap koperasi-koperasi 'nakal' itu? Bagaimana Pemerintah harus bertindak?
Satu diantara ribuan korban itu akhirnya tak tahan dan memilih bicara ke media. Adalah pasangan Astrid Felicia dan Yeremia Rayo. Keduanya adalah penabung senilai puluhan juta rupiah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, Bogor, Jawa Barat. Mereka menabung sejak Februari 2020 dan tabungan jatuh tempo Mei 2020 lalu.
Seperti diwartakan ABC News, Astrid dan Yeremia sepekan sebelumnya mendapat edaran dari KSP Sejahtera Bersama, yang menginformasikan perpanjangan jatuh tempo otomatis sebagai dampak Covid-19. Diberitahukan dalam edaran itu, uang tabungan mereka tidak bisa diambil sampai Desember 2010. "Kami sudah menyampaikan surat permohonan untuk pencairan tabungan. Diantaranya untuk bayar kontrakan dan menopang usaha keluarga yang terganggu akibat pandemi," papar Felicia. Hasilnya? Nihil. Telepon dan pesan singkat kepada pihak KSP SB tak pernah direspons.
Menanggapi hal ini, praktisi dan aktivis koperasi Suroto berujar, apa yang dilakukan KSP SB adalah hal fatal. "Manajemen tidk boleh mengambil keputusan tanpa persetujuan anggota. Karena anggota koperasi bukan hanya member, tetapi juga owner (pemilik) koperasi," ujarnya.
Dari penelusuran WartaKoperasi.net, KSP Sejahtera Bersama bukanlah nama yang asing. Cabangnya ada id berbagai daerah. Bahkan pernah menyabet berbagai penghargaan koperasi berprestasi.
Masih menurut Suroto, koperasi gagal bayar itu adalah fenomena gunung es, di luar kasus kasus besar seperti Koperasi Cipaganti (Bandung), Pandawa (Depok), Langit Biru, dan terakhir adalah Indosurya. Dalam skala kecil sebetulnya kasus-kasus itu masif di daerah-daerah. Hanya saja tidak terekspose media mainsteam.
Maraknya koperasi gagal bayar itu sebetulnya disumbang oleh persoalan mendasar yang bersifat paradigmatik, yaitu soal regulasi hingga kebijakan. Secara paradigma, adalah dampak dari tidak dipahaminya koperasi dengan baik oleh masyarakat. Sehingga memunculkan persoalan serius, terkecoh oleh munculnya koperasi-koperasi palsu ( quasi).
Masyarakat pada umumnya tidak sungguh sungguh tahu bahwa menjadi anggota itu sama dengan menjadi pemilik dan pengendali perusahaan yang mereka percayakan investasinya.
Masyarakat kita juga mudah diiming-imingi oleh keuntungan atau return yang tinggi dari orang-orang yang ingin sengaja menipu masyarakat dengan memanfaatkan koperasi.
Secara regulasi, ini juga pertanda bahwa regulasi perkoperasian kita juga lemah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kita itu bahkan disebut oleh pakar hukum internasional Hans Munkner sebagai yang terburuk di dunia. Keburukannya karena sifatnya yang tidak imperatif. Sanksinya tidak jelas dan hanya jadi semacam macan kertas.
Ini biasa di negara negara berkembang seperti halnya Indonesia, karena undang-undang itu biasanya dibentuk sebagai bentuk kongkalikong elit kaya dan elit politik. Akibatnya kepentingan publik, rasa aman berinvestasi di koperasi oleh masyarakat diabaikan.
Banyak koperasi model itu yang ironisnya diglorifikasi oleh pemerintah di berbagai event sebelum akhirnya kolaps. Dibanggakan bahkan diberikan penghargaan, lantas mereka cuci tangan ketika muncul masalah.
Dalam soal kebijakan, ini lebih rumit lagi. Pemerintah kita selama ini memang tidak ingin serius membangun koperasi karena secara arsitektur kelembagaan koperasi fenomena itu memang sengaja diabaikan. Contoh paling nyata adalah lambannya pembentukkan Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi yang seharusnya juga dimiliki seperti halnya perbankkan swasta kapitalis.
Pada akhirnya, manajamen koperasi untuk menarik perhatian masyarakat berinvestasi musti memberikan return yang menanggung biaya sumber dana (cost of fund) yang tinggi. Sementara perbankan swasta kapitalis diberikan banyak fasilitas bukan hanya Lembaga Penjaminan Simpanan tapi ada Dana Penempatan, Penyertaan Modal, talangan ( bailout) ketika bangkrut, dan bahkan subsidi bunga untuk bankir seperti Kredit Usaha Rakyat ( KUR) misalnya.
Kalau koperasi koperasi yang baik sampai saat ini masih berjalan itu sudah luar biasa. Sebab ibarat naik ring tinju, mereka disuruh bertarung dengan bank umum swasta kapitalis yang dipersenjatai lengkap dan diberikan nutrisi cukup sedangkan koperasi dibiarkan makan nasi aking dan bertarung dengan tangan kosong.
Hal tersebut jelas sangat merugikan koperasi karena maraknya koperasi gagal bayar akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Masyarakat akan menilai bahwa koperasi adalah tempat yang tidak aman untuk berinvestasi. Citra gerakan koperasi menjadi rusak.
Pada dasarnya koperasi seperti itu, motivasi pembentukannya lebih sebagai efek kelemahan regulasi. Dan oknum-oknum “pengusaha koperasi” itu paham betul permainan itu dan dengan cincai memafaatkan celah dan kelemahan yang ada. Bisa saja, mereka tidak perlu memiliki uang cukup tapi memiliki ketrampilan memarketing konsepnya sehingga banyak masyarakat yang tertarik.
Berbagai kasus class action yang dilakukan publik memang ada yang sampai di pengadilan, tapi pada akhirnya banyak yang berujung pada kekalahan.
Regulasi koperasi kita itu lemah. Bahkan secara sektoral dikunci dan diskriminasi dimana-mana. Seolah disingkirkan dari orbit bisnis modern. Di UU bank sentral tidak direkognisi, di UU Perbankkan dibuang, tidak disediakan kesempatan mendapat privilege kebijakan seperti bank swasta semacam LPS dan lain-lain.
Tapi sebetulnya juga karena banyak pejabat kita yang tidak memiliki kemauan politik ( political will ) yang tinggi untuk menangani. Kalau mau, melihat maraknya koperasi gagal bayar itu, kenapa tidak dibuat Perppu yang tinggal disodorkan kepada Presiden dan diteken? Tanpa ketegasan sikap masyarakat akan terus tertipu.
Apa yang Pemerintah Harus Lakukan
Apa yang musti pemerintah segera lakukan adalah membentuk regulasi pengawasanya untuk menjaga kepentingan publik. Segera tertibkan. Bentuk Perppu ( Peraturan Pengganti Undang Undang) karena UU yang existing saat ini sudah 20 tahun lebih mau diganti hanya wacana saja. Sudah sempat diganti tahun 2012 tapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena UU ini memang buruk sekali.
Tanpa harus menunggu sebetulnya dalam pendekatan kelembagaan pemerintah bisa saja dilakukan, misalnya dengan segera membubarkan koperasi -koperasi abal-abal itu.
Pemerintah kita lamban sekali, sudah tahu potensi koperasi abal-abal kita itu masih ada 120 an ribu tapi dibiarkan liar saja. Padahal pembubaran oleh pemerintah itu sudah bisa dilakukan dengan landasan UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang juga sudah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah ( PP) dan Permen.
Kalau pemerintah serius harusnya sudah dilakukan. Ini sudah satu tahun pemerintahan baru belum ada tanda-tanda menuju kesana. Mustinya segera dibentuk Panitia Luar Biasa Pembubaran Koperasi. Targetnya dalam jangka pendek 120 ribu koperasi papan nama itu selesai. Kalau tidak becus untuk bubarkan koperasi semacam itu pecat saja pejabatnya karena bisa jadi mereka bagian dari permainan tersebut.
Tujuan didirikan koperasi adalah kesejahteraan bagi semua anggotanya secara adil dan penuh partisipasi. Bukan hanya kepentingan investor atau investor driven yang hanya berorientasi profit sebesar besarnya bagi pemilik modal.
Koperasi ini adalah konsep perusahaan yang demokratis dimana setiap anggota memiliki hak kendali yang sama, one person one vote. Walaupun secara ekonomi tentu tetap resiprokatif atau sesuai dengan besaran partisipasi ekonominya.
Koperasi itu sebuah model perusahaan yang canggih dan futuristik. Sebab nasabah atau pelanggan saja bisa jadi pemilik perusahaan. Termasuk tentu pekerjanya . Bukan hanya investor seperti yang ada pada model perusahaan swasta kapitalis. Ini khan perusahaan yang modelnya membuka kesejahteraan bagi semua orang.
"Coba lihat, mana ada perusahaan secanggih itu? paling bank atau perusahaan swasta kapitalis itu banter banternya hanya ESOP ( employee share ownership plan) atau membagi saham pada pekerjanya yang jumlahnya hanya kecil dari total saham yang dimiliki. Banyak sekali koperasi kita yang menyimpang dari yang seharusnya. Pernah kami lakukan suvey secara random purposive sampling jumlahnya kurang lebih 71 persen dari koperasi yang ada. Dalam masa kepemimpinan Menteri Koperasi dan UKM AAG Puspayoga, karena sudah dibubarkan sebanyak 62 ribuan dari 212 ribu sekarang ini masih ada sekitar 120 ribu yang palsu dan potensi merusak citra koperasi".
Lalu bagaimana perlindunganya? Perlindunganya di atas baik itu secara regulasi maupun aspek kebijakan jelas sangat lemah dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat banyak.
"Secara singkat dapat saya katakan, kalau mau berinvestasi di koperasi masyarakat harus paham betul apa itu koperasi, tata kelolanya dan bagaimana dan kemana uang itu dikelola sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan koperasi tersebut dan bukan hanya karena iming-iming semata,"pungkas Suroto.