WARTA KOPERASI | DEKOPIN DAN SIKAPNYA TERHADAP PILPRES

Menghadapi pemilihan presiden pada April 2019 yang akan datang, hiruk-pikuk dukung mendukung terhadap capres/cawapres nomor urut 01 maupun terhadap capres/cawapres nomor urut 02 dari hari ke hari semakin marak dan masif, bersamaan dengan dimulainya masa kampanye pada awal Oktober 2018.

DEKOPIN, organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia tak mau kalah dalam dukung mendukung terhadap capres ini, bahkan telah dilakukan lebih awal dalam mendeklarasikan dukungannya terhadap salah satu capres.

Bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi yang ke 71, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid menyatakan dukungannya kepada Jokowi (yang belakangan kemudian berpasangan dengan Makruf Amin sebagai cawapres) untuk menjabat presiden sekali lagi hingga 2024. "Sebentar lagi tahapan Pilpres akan berjalan. Kami insan koperasi Indonesia mendoakan dan mendukung agar Bapak Ir H Joko Widodo tetap menjadi presiden Indonesia," kata Nurdin Halid saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-71 Tahun 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, yang juga dihadiri oleh presiden ke tujuh itu.

Nurdin menegaskan, Jokowi telah memajukan dunia koperasi selama menjabat sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Di bawah komando Jokowi, lanjutnya, pemerintah terus menjaga sinergi positif yang sudah terjalin selama ini sehingga koperasi menjadi kuat dan mampu meningkatkan peran dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Karena itulah, Dekopin merasa perlu mendukung Jokowi di Pilpres 2019 sebagai bentuk balas jasa. "Budi harus dibalas dengan budi. Budi tidak boleh dibalas dengan air tuba," ujar dia. Dengan anggota yang diklaim sebanyak 35 juta orang lebih, sepertiganya saja mencoblos capres-cawapres pilihannya, akan merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pasangan ini dalam upayanya untuk menggapai pucuk pinpinan negeri ini untuk periode 2019-2024.

Dukungan Dekopin pada Jokowi tidak lepas dari kedudukan Ketua Umumnya, Nurdin Halid sebagai funsionaris Golkar, yang melalui Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto sudah terlebih dulu menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Sebagai kader yang loyal, maka Nurdin Halid bisa dimengerti, jika harus mengikuti kebijakan organisasi induknya, yaitu Golkar, tanpa menyadari bahwa kebijakannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, yang berlaku secara internasional.

Untuk diketahui, prinsip pertama koperasi yang merupakan kesepakatan gerakan koperasi di seluruh dunia yang tergabung dalam ICA (International Co-operative Alliance), di mana Dekopin menjadi salah satu anggotanya, adalah sebagai berikut: “Keanggotaan sukarela dan terbuka”, yang keterangannya berbunyi:

“Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka bagi semua orang yang dapat menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab sebagai anggota, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), sosial, ras, politik dan agama.”

Dengan dasar prinsip ini, maka Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, tidak seharusnya melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis seperti dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat ini.

Dengan latar belakang keanggotaan yang beragam dari segi suku, agama, paham politik dsb. maka sudah seharusnya Dekopin bersikap netral, sementara kepada anggota diberi kebebasan penuh dalam memilih calon presiden/wakil presiden sesuai dengan kata hatinya. Tidak justru digiring untuk memilih salah satu kandidat presiden/wakil presiden sesuai dengan pilihan/kepentingan pimpinan Dekopin. Keberpihakan kepada salah satu kubu capres/cawapres ini tentu juga bertentangan dengan prinsip koperasi keempat, yaitu ”Otonomi dan independen”, yang berarti Dekopin telah mengikatkan diri pada kebijakan salah satu calon presiden/wakil presiden.

Keberpihakan pada salah satu kubu capres/wacapres, yang berarti kedudukannya tidak lagi otonom dan independen, maka Dekopin sangat potensiil dijadikan sebagai alat politik dan melalaikan tugas utamanya, yakni menjadikan organissi koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang kuat, sehat dan mandiri.

Pada saat ini, peranan koperasi pada sektor mikro maupun makro masih sangat terbatas. Silahkan hitung sendiri, berapa jumlah koperasi yang benar-benar sudah berfungsi dengan sehat dan mandiri, dalam arti dapat melayani anggotanya dengan layak, dan syukur-syukur secara makro juga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada PDB.

Dalam kondisi perkoperasian seperti ini, maka Dekopin sudah seharusnya lebih memfokuskan kebijakan serta program-programnya untuk meningkatkan kwalitas organisasi dan usaha koperasi-koperasi anggotanya. Bukan malah terjebak dalam kegiatan politik praktis dengan memihak pada salah satu koalisi yang bertarung dalam arena pemilihan presiden, tak ubahnya seperti ormas-ormas biasa.

Sebagai salah satu simpatisan/pendukung pada salah satu kontestan/paslon capres-cawapres, kemenangan atau kekalahannya sedikit banyak tentu juga akan berdampak pada posisi pendukungnya. Pada pilpres 2014, Dekopin yang juga di bawah pimpinan Nurdin Halid menentukan pilihannya pada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang ternyata kalah dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, sehingga tentu saja kebijakan pembangunan koperasi sangat ditentukan oleh pemenang.

Lain halnya jika Dekopin dalam posisi netral, apalagi dapat menjadi organisasi yang mandiri, terutama dari segi pembiayaannya, sehingga Dekopin akan menjadi organisasi yang berwibawa, baik terhadap anggotanya maupun terhadap pemerintah, sehingga memiliki “bargaining power” yang kuat untuk bisa menentukan arah kebijakan pengembangan koperasi yang sehat dan mandiri. Satu hal yang hinggasaat ini masih jauh dari harapan.

Sebagai pribadi maupun fungsionaris dan loyalis Golkar silakan Nurdin Halid menentukan pilihan politiknya pada salah satu kontestan pilpres. Kalau beruntung, siapa tahu jika capres pilihannya nanti menang akan mempercayainya sebagai Menteri Koperasi. Tetapi jangan membawa-bawa institusi Dekopin, yang secara langsung maupun tidak langsung tentu juga akan melibatkan anggotanya. Biarkanlah setiap anggota koperasi dengan kebebasan penuh menentukan pilihannya sesuai dengan bisikan hati nuraninya.(*Penulis adalah pemerhati perkoperasian/FOTO ISTIMEWA)