SISTEM KAPITALISME EKONOMI KITA

Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Apakah yang sungguh sungguh dianggap serius mengancam eksistensi sistem ekonomi kapitalis itu? Sebagian kita mungkin menganggap gerakan massa besar besaran terutama dari kaum buruh dan lahirnya kepemimpinan kaum proletar dengan ideologi komunisme yang rebut kekuasaan negara. Sebagian lagi mungkin menganggap lahirnya kepemimpinan fa[...]

Diferensiasi LKM dan KSP, Mengurai Kesalahpahaman

Oleh. Dr. Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA) Para pembelajar mikro ekonomi, tak jarang akan akan mendapati kajian tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adapun bagi pemerhati Perkoperasian, ia hampir pasti akan bersinggungan dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Uniknya, tak sedikit orang yang masih belum memahami perbedaan keduanya.  Hingga saat ini, tidak sedikit orang yang masih gamang dalam memb[...]

RUU PPSK DAN PENGAWASAN KOPERASI

Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation) Rancangan Undang Undang Omnibus Law Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan ( RUU PPSK) mendapat penolakan  kalangan koperasi di tanah air. Pasalnya, di RUU tersebut dianggap terlalu mencampuri urusan internal koperasi dengan berikan kewenangan pengawasan kepada Otoritas Ja[...]

Pengawasan USP Koperasi Wewenang Siapa ?

OlehR NugrohoFakta Historis menunjukan  bahwa USP sebagai usaha sektor keuangan koperasi lahir dari sebuah cita-cita untuk memecahkan kesulitan disektor keuangan yang dihadapi bersama secara bersama-sama pula.Inilah yang dilakukan seorang patih Aria Wiraatmaja di Purwokerto pada tahun 1896 untuk menolong para pegawai pada waktu itu ketika  terjerat rentenir.Fakta empirik menunjukkan bahwa usaha [...]

Meluruskan Pemahaman "CLOSED LOOP dan OPENED LOOP" dalam Diskursus Perkoperasian Kita

Oleh :  Dr. Ahmad Subagyo (Ketua Umum IMFEA) Ada istilah baru yang saat ini menjadi "trending topic" dalam diskursus perkoperasian kita. Diperluas magnitude nya via aneka konten pemberitaan di media massa dan grup-grup sosial media. Dikutip dari mulut menteri, anggota DPR, akademisi, hingga praktisi koperasi. Artikulasinya ada yang mantab, sebab dilatari dengan pengetahuan yang cukup tentang ma[...]

Kegagalan Memahami Makna Aspirasi Gerakan Koperasi Terkait OJK

OlehR NUGROHO MTanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi terhadap kerja keras  pemerintah dan DPR dalam  merespon dan memenuhi harapan, aspirasi yang disampaikan gerakan  koperasi Indonesia  terkait penolakan terhadap campur tangan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam tata kelola  Usaha Simpan Pinjam. Penulis melihat dan menangkap adanya kegagalan pemerintah dalam memahami makna aspirasi penol[...]

Mendesain Pendidikan Anggota

Oleh H Bambang SuhardijoPendidikan anggota di koperasi termasuk koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) dan sekundernya menjadi hal urgen bahkan menjadi jantung bagi kesuksesan koperasi. Sehingga, sudah seharusnya koperasi tidak menganggap remeh pelaksanaan pendidikan anggota.Pelaksanaan member education atau pendidikan koperasi tidak boleh secara asal alias sekedar gugur kewajiban sebagai seb[...]

Idle Money Menjadi Problem Koperasi?

OlehM SyahidPermasalahan koperasi di era dulu terkait permodalan, berbeda dengan era sekarang. Jika jaman dahulu problem koperasi berkisar  seputar kurangnya permodalan. Likuiditas kering ini jamak dijumpai di koperasi era dulu. Sehingga, persoalan modal menjadi hal yang kerap dibahas tiap ada pertemuan di koperasi, termasuk koperasi pegawai.Sulitnya menghimpun modal di Koperasi Pegawai Republik [...]

RUU KOOPTASI DEMOKRASI KOPERASI

Oleh : SurotoKetua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat ( INKUR Federation)Parlemen dan Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang Onibus Law tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang di dalamnya juga membahas soal Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Masalahnya, koperasi justru hak konstitusionalnya didiskriminasi dan dir[...]

Membuka Cakrawala Berpikir Pelaku UMK dan Koperasi guna Menembus Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Oleh: Ir. Zaenal Arifin, M.Sc(Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jambi, Praktisi Koperasi)Bisakah Pelaku Usaha Mikro Kecil/Koperasi ikut pengadaan barang/jasa pemerintah?Komitmen Pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, dibuktikan dengan  memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro kecil dan koperasi  guna memasarkan produknya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Ha[...]